Valina: Netralitas Polri dalam Pemilu Juga Menjadi Tugas Mulia

Jakarta, DKPP- Soal netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi kewajiban para penyelenggara Pemilu. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan seluruh jajarannya pun secara normatif diharuskan memiliki netralitas tersebut. “Sudah menjadi tugas dan jatidiri Polri untuk selalu mengayomi dan menjamin kenyamanan dalam masyarakat. Termasuk dalam Pilkada nanti. Polri harus menjaga netralitasnya, karena itu akan memberikan rasa

Pengaduan Terkait Pilkada Mulai Masuk Ke DKPP

Jakarta, DKPP – Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait tahapan Pilkada mulai masuk ke DKPP. Sebagian besar perkara terkait dengan pengaduan dari calon perseorangan.   Menurut Pelaksana Harian (Plh) DKPP Nur Hidayat Sardini, berdasarkan pengaduan yang masuk selama bulan Juni, ada 11 perkara. Dari jumlah tersebut, 4 perkara terkait pengaduan dari calon perseorangan, satu

Masa Pendaftaran Calon Kepala Daerah Bakal Diperpanjang

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa ada kemungkinan Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pendaftaran calon kepala daerah bagi calon potensial mendaftar. “Mungkin KPU akan memutuskan nanti malam. Berapa lama masa pendaftaran calon, tunggu pengumuman dari KPU,” katanya saat konferensi pers tadi sore,

Ketua DKPP: Ijazah Palsu Dilarang Demi Moral Bangsa

Jakarta – Ketua DKPP Jimly asshiddiqie menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tentang verifikasi Ijazah Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (07/30) siang. Acara yang berlangsung terbuka ini bertempat di Ruang Sidang Utama KPU

Adakan Pertemuan dengan Seorang Caleg, Ketua KPU Humbang Hasundutan Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Tindakan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Eviasi Manalu sungguh tidak patut ditiru oleh penyelenggara Pemilu yang lain. Di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dia membuat pertemuan dengan seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem bernama Posma Otto Manalu yang juga Pengadu dalam perkara ini. Apalagi, pertemuan tersebut diadakan di

Terbitkan SK di Luar Pleno, Dua Teradu dari KPU Mimika Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Dua Teradu, yakni Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Yohanes Kemong dan Anggota Michael Beanal, resmi diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian tersebut disampaikan dalam sidang putusan DKPP, Rabu (29/7), di ruang sidang DKPP, Jakarta. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I Yohanes Kemong selaku Ketua merangkap Anggota KPU

Tak Terbukti Melanggar, Lima Komisioner KPU Tapsel Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Lima Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang diadukan oleh Henrima melalui kuasa hukumnya Muchtar Pakpahan, hari ini Rabu, (29/7) direhabilitasi oleh DKPP lantaran tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kelimanya yakni, Potan Edy Siregar, Mustar Edi Hutasuhut, Rafikah Nawary, Syawaludin Lubis dan Panataran Simanjuntak. Henrima yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Tapanuli

Besok, DKPP Bacakan Tiga Putusan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan tiga Putusan besok, (Rabu, 29/7) pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKP Jalan MH Thamrin dan video conference. Yaitu, Putusan KPU Kabupaten Mimika (Papua), KPU Tapanuli Selatan dan KPU Humbang Hasundutan (Sumatera Utara). Selaku Pengadu perkara dugaan pelanggaran kode etik KPU Mimika; Febianus Jemadu (PDIP),Robby K.

Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Palangkaraya, DKPP – Data yang dihimpun oleh Sekretariat DKPP pada tahun 2013 ada sebanyak 15 pengaduan/laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan 11 pengaduan/laporan pada tahun 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah.   “DKPP yang merupakan quasi judicial dalam lingkup kekuasaan kehakiman memiliki peran menegakkan kode etik penyeleggara pemilu. Model persidangan

Asas Asas Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Palangkaraya, DKPP – Tenaga Ahli DKPP, Dr. Ihat Subihat dalam paparannya pada Bimbingan Teknis Bantuan Hukum kepada penyelenggara tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tidak Pidana dan PHP (Perselisihan Hasil Pemilu) di Hotel Aquarius Boutique Jumat (24/7) menjelaskan bahwa penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP dijalankan melalui sebuah sidang