Ambon, DKPP – Masing-masing ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (20/4/2017). Mereka diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sidang berlangsung di kantor Bawaslu Provinsi Maluku pukul 15.30 WIT. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini bersama empat anggota Tim Pemeriksa Daerah. Selaku
Jakarta, DKPP- Anggota KPU dan Bawaslu telah berakhir masa tugasnya pada 12 April 2017 lalu. Seperti diketahui, hanya dua orang komisioner KPU periode 2012 – 2017 yang kembali menjabat yakni Arif Budiman dan Hasyim Ashari, sedangkan dari Bawaslu semua adalah wajah baru. Sementara siapa yang akan menjadi anggota DKPP periode berikutnya masih harus menunggu hingga
Jayapura, DKPP- Ketua dan anggota KPU serta Panwas Kab Puncak Jaya diperiksa DKPP, Jumat (21/4) terkait dugaan pelanggaran kode etik. Sidang dipimpin oleh anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Papua yakni Hilda Nahusona (akademisi), Fegie Y Wattimena (Bawaslu Papua) dan Isak Yokohabi (KPU Papua). Sidang di kantor Bawaslu Provinsi Papua
Jayapura, DKPP – Sidang kedua dengan Teradu ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura atas nama Ronald M. Manoach kembali di gelar DKPP, Kamis (20/4). Sebelumnya, sidang pertama yang beragendakan pembacaan dalil aduan dan mendengarkan jawaban dari Teradu telah digelar pada Sabtu (1/4) lalu. Mengawali pemeriksaan, majelis sidang yang dipimpin oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dengan didampingi
Jakarta, DKPP- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua digelar Rabu (19/4/2017). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengisi momentum tersebut dengan memantau langsung jalannya pilkada. Tim dipimpin oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi dua Anggota yaitu Endang Wihdatiningtyas dan Ida Budhiati serta Kepala Biro Ahmad Khumaidi. Tempat yang dikunjungi adalah TPS di
Kupang, DKPP – Masih dari sidang kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab. Lembata Selasa (18/4). Kali ini para Teradu Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia diadukan oleh Pengadu atas nama Viktor Mado Watun. Inti aduan perkara No. 58/DKPP-PKE-VI/2017 adalah bahwa Teradu, ketua dan anggota KPU Kabupaten
Kupang, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata saat ini Selasa (18/4) tengah menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka adalah, Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Ada dua Pengadu yang mengadukan mereka dengan tuduhan yang berbeda. Pengadu perkara No. 51/DKPP-PKE-VI/2017 adalah Yohanes Viany K. Burin Calon
Kupang, DKPP – Petrus Pattyona Kuasa khusus Pengadu Yohanes Viany K. Burin, Calon Wakil Bupati Lembata dan Herman Yosef Loly Wutun meminta ketua majelis untuk mengklarifikasi terkait legalitas sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Provini Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/4). “Saya minta klarifikasi dari ketua majelis mengenai sidang ini, karena walaupun sidang sudah
Kupang, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Lembata harus menjalani sekaligus dua sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Selasa (18/4). Para Teradu adalah, Petrus Payong Pati, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Mereka diadukan oleh Yohanes Viany K. Burin Calon Wakil Bupati Lembata dan Herman Yosef
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengimbau para pihak untuk tidak memobilisasi massa pada saat pelaksanaan pungut hitung Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Warga DKI Jakarta pun agar jangan ikut-ikutan berunjuk rasa pada hari H. Selain dilarang, tujuannya untuk menciptakan kondusivitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada putaran kedua. “Semua