Bawaslu Provinsi Akan Terima Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Makassar, DKPP-  Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Makassar adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kab/kota. Oleh karena itu, bimtek juga memberi materi yang sifatnya teknis

Wagub Sulsel: DKPP Dewan Syuronya Penyelenggara Pemilu

Makassar, DKPP- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang mengaku bahagia dengan kunjungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia berharap kehadiran DKPP kali ini bisa memberi pencerahan kepada para penyelenggara Pemilu di Sulsel. “Terus terang saya merasa bahagia, karena hari ini lembaga penting di Indonesia mau berkunjung ke Makassar.

Peserta Bimtek di Makassar “Kelinci Percobaan”

Makassar, DKPP- Bimbingan teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Makassar pada hari kedua (Jumat, 19/7) memasuki sesi pembahasan materi. Pada sesi ini materi dibagi menjadi dua, yakni yang sifatnya filosofis konseptual dan yang bersifat teknis. Dari pukul 08.30-11.45, materi yang konseptual disampaikan. Metodenya lewat ceramah, permainan, dan tes tulis.

Ida Budhiati: Penerima Pengaduan Harus Ramah

Makassar, DKPP– Anggota DKPP (ex officio KPU) Ida Budhiati menyebutkan bahwa penerima pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu harus mengedepankan unsur pelayanan. DKPP dan Bawaslu mempunyai tugas mulia, menjadi penjaga untuk mewujudkan integritas pemilu. Akan tetapi, mengingat DKPP ada dipusat, perlu dibantu Bawaslu provinsi untuk menerima laporan. Berdasarkan pengalaman, menurut Ida, proses pencalonan dalam pemilukada

Selamat, Kepala Biro DKPP Dilantik

Jakarta, DKPP– Ahmad Khumaidi SH, MH resmi menjadi Kepala Biro DKPP yang pertama, setelah dilantik oleh Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro, Msi pada Jumat (19/7) pukul 14.30 WIB. Di dalam sambutannya, Gunawan berpesan kepada Kepala Biro DKPP agar dapat meningkatkan kinerja birokrasi secara lebih baik. “Walaupun  DKPP lembaga baru, namun banyak pekerjaan rumah yang begitu besar

Sidang Ketiga KPU Murung Raya Batal

Jakarta, DKPP – Untuk kedua kalinya, sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Murung Raya batal. Bila minggu kemarin, disebabkan karena pihak Pengadu tidak menghadirkan saksi. Sedangkan sekarang karena pihak Teradunya tidak hadir. Yang bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota Nur Hidayat Sardini. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan

Hari Ini Sidang Ketiga Murung Raya Digelar

Jakarta, DKPP – Hari ini  (18/07) sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Murung Raya digelar  sekitar pukul 09.30.  Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu.  Ada pun sebagai Ketua Majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini.     Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan

Teradu Dinilai Bohong

Jakarta, DKPP –  Pihak prinsipal, M Setia Budi , meminta kepada majelis sidang agar persidangan tetap digelar meskipun pihak Teradu tidak hadir. Pasalnya, ia sangat kesulitan untuk mendatangkan saksi dalam persidangan. “Saya mohon kepada majelis, agar sidang ini tetap digelar. Karena kami sangat kesulitan untuk mendengarkan saksi,” jelas M Setia Budi dalam persidangan. Dia menilai,

Saksi Hadir Setelah Sidang Ditutup

Jakarta, DKPP – Pihak saksi Drs Saut Effendi MBA hadir ke persidangan ketika persidangan sudah ditutup. Rencananya Saut Effendi yang juga ketua umum Pertai Pemuda Indonesia akan memberikan keterangan sebagai saksid dari pihak Pengadu dalam persidangan ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Murung Raya. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan empat

KIP Nagan Raya: Perekrutan PPK Seusai Dengan Prosedur

Jakarta, DKPP – Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya T Abdul Rasyid mengatakan pihaknya sudah melakukan sesuai dengan prosedur dalam perekrutan anggota PPK. “Soal yang kualitas atau tidak berkualitas itu adalah berdasarkan hasil seleksi. Menurut saya, yang lolos adalah orang yang sudah berpengalaman. Buktinya, pada saat penetapan DCS (daftar calon sementara) tidak ada masalah dan berjalan