Ubah Calon Terpilih KPU. Tapsel Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) menggelar sidang dengan Teradu KPU Kab. Tapanuli Selatan  Selasa, (19/5). Pengadu, Henrima melalui kuasa hukumnya Muchtar Pakpahan mengadukan Potan Edy Siregar, Mustar Edi Hutasuhut, Rafikah Nawary, Syawaludin Lubis dan Panataran Simanjuntak  selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapanuli Selatan kepada DKPP. Ketua dan Anggota KPU Kab.

HMI pun Bisa Berpartisipasi dalam Mengawal Integritas Penyelenggara Pemilu

Surabaya, DKPP – Pelaksanaan Pemilukada serentak akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Ada 272 daerah kabupaten /kota dan 9 provinsi. Sembilan provinsi itu adalah Sulawesi Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini, kader Himpunan Mahasiswa Islam

Ketua DKPP Berikan Tips Belajar Efektif

Jambi, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie memberikan rahasia belajar efektif. Tidak perlu kutu buku. Waktu dihabiskan di perpustakaan.   Menurutnya, belajar itu seperti Nabi Muhammad SAW.   “Nabi itu kan tidak bisa membaca. Dan oleh Malaikat Jibril dituntun untuk membaca hingga tiga kali. Tapi tetap nabi itu tidak bisa membaca,”

Prof. Jimly: Sistem Etika Mengidealkan Kehidupan Yang Berakhlak Mulia

Jambi, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Jambi di ruang Senat Lantai 3 Rektorat Kampus Universitas Jambi Rabu (13/5).   “Saya sendiri sangat menaruh perhatian mengenai pentingnya sistem etika berbangsa dan bernegara ini untuk kita kembangkan di Indonesia yang mayoritas warganya sangat mengidealkan

Prof Jimly: Politik Dinasti, Indonesia Masih Butuh Waktu

Jambi, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa politik dinasti bukanlah hal yang buruk. Dia mencontohkan negara Amerika Serikat sejak 2,5 abad yang lalu politik dinasti telah ada. Bahkan hingga saat ini.  Coba kita lihat George HW Bush presiden Amerika Serikat. Begitu dia selesai menjabat, anaknya  mencalonkan, George  Bush Jr.

Prof Jimly: Hukum Mengapung Di Atas Samudera Etika

Jambi, DKPP – Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Desember 2015. Sesuai data KPU Jambi, di provinsi ini akan ada  enam Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta lima Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota,  terdiri atas Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung

Jelang Pilkada Serentak di Jambi, DKPP Adakan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Desember 2015. Sesuai data KPU Jambi, di provinsi ini akan ada  lima Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta empat Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.  Kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak terdiri atas Kabupaten Tanjung

DKPP Serahkan Arsip Putusan ke ANRI

Jakarta, DKPP- Jumat (8/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi menyerahkan arsip putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada ANRI. Arsip putusan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro kepada Ketua ANRI Mustari Irawan di Lantai 4, Gedung Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Saat menyampaikan sambutan, Gunawan yang dalam

Pilkada 2015, Potensi Pelanggaran Semakin Canggih

Jakarta, DKPP- Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan kemungkinan akan adanya potensi pelanggaran yang semakin canggih pada Pilkada serentak 2015. Hal tersebut Ia sampaikan di ruang kerjanya, kantor DKPP siang tadi, Rabu (6/5). “Asumsi dasarnya, mereka para aktor atau peserta Pemilu kebanyakan ialah pemain lama, Pilkada bukan hal yang baru bagi mereka,

Soal PKPU Pencalonan Pilkada, Ketua DKPP Nilai Keputusan KPU Sudah Tepat

Jakarta, DKPP- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menuai polemik. Satu poin yang mengundang polemik adalah terkait pencalonan oleh partai politik yang sedang bersengketa. Hal ini menunjuk pada dua parpol yang secara internal sedang terjadi sengketa, yakni Partai Golongan