Jakarta, DKPP- Sebanyak delapan penyelenggara pemilu, Kamis (18/2), diperiksa DKPP karena diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu pada pelaksanaan Pemilukada serentak 2015 lalu. Mereka adalah Ary Wahyudi, Zaeroni, Samsuri, Baiq Husnawati, dan Hartono yang merupakan ketua dan anggota KPU Kab Lombok Tengah. Serta Lalu Darmawan, Ahmad Fathoni, dan Abdul Hanan selaku Panwas Kab Lombok
Jakarta, DKPP- Usai Pemilukada serentak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai. Satu diantaranya, perkara nomor 60/DKPP-PKE-V/2016 dengan Teradu ketua dan anggota KPU serta Panwas Kab Lombok Tengah. Menjalani persidangan pertama, Bustami Taefuri selaku sekretaris DPD partai Golkar Lombok Tengah versi Agung Laksono yang bertindak sebagai Pengadu. Membacakan dalil aduannya
Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP telah membahas usulan-usulan perbaikan terkait permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu. Pertama, konsep satu-kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. “Saya kira itu tidak perlu lembaga baru. Lembaga yang ada bila ada yang kurang kita tambahi,†katanya dalam rapat
Jakarta, DKPP – Juru Bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan problematika yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Pertama, terdapatnya tumpang tindih atau setidak-tidaknya multitafsir, antara satu ketentuan dan ketentuan lainnya. Kedua, terlalu rumitnya sistem penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, daftar pemilih masih selalu jadi masalah atau dimasalahkan. “Kejadian masalah daftar pemilih ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (16/2) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Panwas Kab. Mamuju Utara, mereka adalah Nasrun Natsir, Andi Nurhadi, dan Syamsudin. Pemeriksaan dipimpin oleh Valina Singka Subekti dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Sukadji Sarbi, Mukmin Taufiq, Busrang Riandhy, dan Mursalim. Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dalil
Jakarta, DKPP – Selama kurun waktu lima tahun, Indonesia melaksanakan lima kali Pemilu. Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada serentak dan Pemilukada serentak periode kedua. Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, pelaksanaan Pemilukada kerap sekali menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Pemilukada merupakan rezim nasional, ada pula yang mengatakan rezim daerah. “Polemologi mengenai kedudukan
Jakarta, DKPP – Demokrasi di Indonesia telah tumbuh dengan baik. Bahkan indeks demokrasi Indonesia meningkat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pertumbuhan dari Pemilu ke Pemilu. Dia pun merasa bangga karena demokrasi di Indonesia mendapatkan pujian dari negara-negara asing. “Ini prestasi Bangsa Indonesia. Saya
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, selama tahun 2012-2017 ada lima kali Pemilu; pertama, Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tahun 2012-2014. Kedua, Pemilu anggota DPR, DPR, DPRD tahun 2014. Ketiga, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Keempat, Pemilu kepala daerah serentak dan wakil