DKPP Apresiasi Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Partisipatif

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengapresiasi Bawaslu yang telah membuat rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Partisipatif. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta,

Ratna Dewi Ingatkan Pengawas Pemilu Junjung Tinggi Profesionalitas dan Kemandirian

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, kembali mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk terus menjaga profesionalitas dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih bagi pengawas pada Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa mengingat divisi ini menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan atau diadukan, termasuk ke DKPP. Hal tersebut disampaikan

Raka Sandi Hadiri Harmonisasi Rancangan PKPU

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menghadiri rapat harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) secara virtual, Senin (14/11/2022). Dalam kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini, ia memberikan apresiasi terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Rancangan PKPU yang dibahas

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 32-PKE-DKPP/X/2022 secara hibrida pada Senin (14/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Herman Pabika dan Sem Kogoya yang memberikan kuasa kepada Yance Tenouye. Ketiganya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya, yaitu Tinus Wuka, Sonimo lani, Agustinus

Diduga Menjadi Tim Sukses Pilgub dan Pilpres, DKPP Periksa Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/X/2022 pada Senin (14/11/2022) secara hibrida. Perkara ini diadukan oleh Iman Syahri Siagian. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, H. Syafru El Fauzi. Setidaknya ada empat dalil aduan yang dialamatkan kepada Syafru. Pertama, ia

Heddy Lugito Menghadiri Pelantikan Tiga Pj. Gubernur DOB Papua

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menghadiri acara peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Plaza Gedung A, Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11/2022). Acara ini juga disertai dengan pelantikan Penjabat (Pj.) Gubernur ketiga provinsi tersebut oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tiga nama penjabat yang akan dilantik

Raka Sandi Tekankan Pentingnya Komunikasi Antar Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengimbau jajaran KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten, maupun kota selalu berkomunikasi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dengan komunikasi yang baik, menurut I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mampu meminimalisir potensi konflik antar penyelenggara pemilu. Terlebih tahapan Pemilu dan

DKPP Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Dengan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Kamis (3/11/2022). Relasi ini terjalin dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Makhrus, M.Hum. di Gedung Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Kampus

TPD Harus Kuasai Seluk Beluk Pelanggaran KEPP

Yogyakarta, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) harus memahami seluk beluk tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), mulai dari aturan main, modus pelanggaran hingga kategorisasi pelanggaran KEPP. Demikian garis besar yang disampaikan oleh tiga eks Anggota DKPP, Muhammad, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, saat memberikan materi kepada 204 TPD periode 2022-2023 dalam Rapat