Penyelenggara Pemilu Punya Kehormatan dan Tempat Istimewa Dalam Demokrasi Indonesia

Jakarta, DKPP – Profesi sebagai penyelenggara Pemilu mendapatkan posisi terhormat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Baik itu penyelenggara Pemilu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara adhoc. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam menghadapi Pemilu Tahun

DKPP Apresiasi Pengumuman Daftar Calon Sementara Oleh KPU

Banjarbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi KPU yang telah memberikan ruang-ruang perbaikan pasca pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan Hukum (Gelombang I) di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Karawang Terkait Penetapan Sekretaris PPS

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Karawang dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (21/8/2023). Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Karawang tersebut adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan

Ratna Dewi Ingatkan Penyelenggara Pemilu Harus Patut Dalam Tindakan Dan Ucapan

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengimbau pengawas Pemilu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan peserta Pemilu serta masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan dalam pembekalan bagi 1.914 Anggota Bawaslu Periode 2023 – 2028 dari 514 kabupaten/kota yang dilantik di Jakarta Barat pada Jumat (19/8/2023) malam. “Komunikasi dengan peserta Pemilu, pemilih atau

Sepuluh Kali Tidak Hadiri Rapat, DKPP Periksa Anggota KPU Kota Jayapura

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/8/2023). Perkara ini diadukan Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Arisoi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua). Ketiganya mengadukan Markus Duwith (Anggota KPU

Tio Aliansyah: Penetapan DCT Rawan, KPU Harus Hati-hati

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan, masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah salah satu tahapan Pemilu yang sangat berpotensi mengakibatkan banyaknya aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diterima DKPP. Menurutnya, data DKPP menunjukkan bahwa aduan yang diterima DKPP terkait tahapan penetapan DCT dalam setiap

Penyelenggara Pemilu Harus Berintegritas dan Kredibel

Jakarta, DKPP – Netralitas penyelenggara pemilu di daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah, menjadi penyelenggara pemilu itu bukan cuma harus netral, tetapi juga harus taat kepada hukum, dan penyelenggara juga diikat oleh etika. Tio Aliansyah yang didampingi Sekretaris DKPP David Yama menjelaskan soal ini

Ketua DKPP Ikuti Sidang Tahunan MPR Tahun 2023

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Heddy Lugito mengikuti kegiatan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dalam kegiatan tersebut, Heddy tampak duduk berdampingan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Panglima TNI Laksamanan Yudo Margono, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung

Raka Sandi: Lima Prinsip Terwujudnya Pemilu Demokratis

Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarasa Raka Sandi mengungkapkan setidaknya ada lima prinsip yang harus dipenuhi agar Pemilu bisa dikategorikan demokratis. Prinsip pertama yaitu terpenuhinya asas Pemilu yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam rapat Koordinasi Penguatan

Ratna Dewi: Tidak Perlu Khawatir Politik Uang Jika Ada Regulasi

Bandung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa tidak perlu adanya kekhawatiraan terkait politik uang  jika sudah ada regulasi dan perencaan yang dilakukan sejak dini. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan sambutan pada kegiatan peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Bandung pada Minggu (13/8/2023).