Jakarta, DKPP – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kehoramtan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 26-PKE-DKPP/II/2020. Dalam perkara ini bertindak sebagai Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU RI antara lain Arief Budiman, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 26-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jalan KH. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Wim Williams Wanimbo, Meir Yikwa, Nepson Kagoya,
Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 25-PKE-DKPP/II/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kamis (12/3/2020). Perkara ini diadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Edi Martono. Dia mengadukan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Bayudin Magsum Oktaka. Dalam pokok aduannya, Edi Martono
Jambi, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, pada Rabu (11/3/2020) malam. Rapat ini dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo yang didampingi oleh Kasubbag Penerimaan DKPP, Sholeh, dan Tenaga Ahli DKPP, Unu Herlambang. Sedangkan peserta kegiatan ini
Jakarta, DKPP – Dua Anggota Bawaslu Kota Batam mendapatkan sanksi peringatan keras karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Keduanya adalah Syailendra Reza Irwansyah Rezeki (Ketua) dan Bosar Hasibuan. Pembacaan sanksi dalam perkara 02-PKE-DKPP/II/2020 ini dilakukan di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jalan KH. Wahid
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, Zul Juliska Praja atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor perkara 14-PKE-DKPP/II/2020. Sanksi dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP, Prof Muhammad didampingi Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center
Surabaya, DKPP – Situasi berbeda terjadi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 17-PKE-DKPP/II/2020 yang diadakan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sabtu (7/3/2020) sore. Majelis sidang yang dalam sidang cenderung menghujani pertanyaan kepada para Teradu, justru mengarahkan banyak pertanyaan kepada Pengadu dan Pihak Terkait. Hal ini disebabkan oleh dibantahnya
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEEP) perkara nomor 23-PKE-DKPP/II/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sabtu (7/3/2020) pukul 09.00 WIB. Dalam perkara ini Pengadu adalah Moh. Fandi, Moh. Rifai, dan Jafar yang memberikan kuasa kepada Sumitro, Randi Chandra Rezky, Hartono, Munafri,
Jember, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema “Penguatan Etik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020” pada Sabtu (7/3/2020) yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Gedung A Universitas Muhammadiyah Jember, Kabupaten Jember. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember bekerja
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sabtu 6 Maret 2020, Pukul 20.00 WIB. Kegiatan yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo ini diadakan sebagai forum koordinasi untuk mempersiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor