Prof Jimly:Tak Perlu Takut Diimpeach

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar tidak perlu takut adanya pemakzulan terhadap Pemerintahan Jokowi. Kedudukan presiden  dalam sistem presidensil Indonesia itu kuat.   “Tidak menduduki satu pimpinan dewan, atau alat kelengkapan dewan itu tidak apa. Tidak perlu takut presiden akan di-impeach,” kata Jimly saat

Prof Jimly: DKPP Juga Punya Tanggung Jawab dengan Hasil Pemilu

Jakarta, DKPP – Pemilu 2014 telah melahirkan DPR dan pemerintahan yang baru. Akan tetapi masih menyisakan masalah. Dua koalisi dalam Pemilu 2014, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), terus berseteru.   Yang terakhir adalah ketika pembentukan alat kelengkapan dewan. Kelompok KIH yang tidak mendapatkan jatah pimpinan pun membentuk DPR tandingan. Kondisi

DKPP: Memecat Itu Berat

Batam, DKPP  – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa dia mengapresiasi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan lancar dan aman. Dia pun menilai atas kinerja KPU dan jajarannya. “Kalau diukur, saya memberikan nilai 8 terhadap KPU,” katanya, saat  menjadi narasumber pada Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu

Diduga Tidak Menindaklanjuti Laporan, Panwaslu Kab Kapuas Hulu Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Hari ini, Senin (27/10) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dengan Teradu Panwaslu Kab. Kapuas Hulu atas nama Sabni, H Seno Hartono dan Theodorus Lanting. yang bernomor Sidang dengan nomor 177/DKPP-PKE-III/2014 ini merupakan sidang ke-2 dan digelar melalui video conference. Bertindak selaku ketua majelis, Valina Singka Subekti, anggota DKPP. Sedangkan

Sistem Etika Sebagai Penguat Penegakan Hukum

Depok, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada para calon sarjana hukum di Indonesia tidak terjebak terhadap pemahaman hukum yang proseduralistik, sementara ruh keadilan dan etika dikesampingkan.   “Para calon sarjana tak hanya memahami titik koma atau  menjadi sarjana peraturan, tetapi harus juga memahami hukum dari aspek etika,” katanya saat menjadi narasumber Seminar

DKPP Gelar Pembahasan Revisi Peraturan

Bogor, DKPP –  Hari ini, Rabu (22/10) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bertajuk “Pembahasan Revisi Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Kegiatan yang rencananya diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 22 hingga 24 Oktober bertempat di Royal Amoroossa Hotel, Bogor. Kegiatan yang dimulai pukul 21.00 dibuka

Pakai Helikopter Ambil C-1, Ketua KPU Halteng Disoal

Jakarta, DKPP  â€“ Ketua Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Halmahera Tengah (KPU Halteng) Heruddin Amir diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, dinilai melanggar karena dia telah menggunakan helikopter tanpa melalui pleno. Muksin Amrin dan Julfi Jamil, selaku Pengadu, menceritakan, pada 10 Juli 2014, pihaknya menemukan Teradu, Heruddin, telah menggunakan helikopter, fasilitas milik perusahaan Weda Bay

Majelis, Penting Untuk Menyelamatkan Suara Rakyat

Jakarta, DKPP- Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait bersama Tim Pemeriksa Daerah Sulawesi Tengah, Ratna Dewi Petalolo, Aminuddin, Naharudin dan Fatimah mengungkapkan bahwa penyelenggara Pemilu penting untuk menyelamatkan suara rakyat. Hal tersebut disampaikan Saut saat memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Donggala, Rabu (22/10). “yang harus dan

KPU Donggala Diduga Tidak Menindaklanjuti Laporan Panwaslu

Jakarta, DKPP- Sidang perdana atas perkara yang melibatkan KPU Kab. Donggala, Sulawesi Tengah digelar hari ini, Rabu (22/10) secara video conference di Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Sidang diketuai oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, didampingi Tim Pemeriksa Daerah Sulawesi Tengah yakni Ratna Demi Petalolo dan Aminudin yang berada di Kejaksaan Agung

Ketua KPU Konawe Bantah Meminta Uang

Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hermansyah Pagala dituduh meminta uang kepada salah satu calon legislatif (caleg) terpilih DPRD Konawe Abdul Samad L. Permintaan itu dilakukan sebanyak dua kali. “Pertama meminta Rp 60 juta, dan kedua Rp 100 juta. Yang diberikan baru Rp 50 juta,” demikian beber Gaos Hadiman, kuasa dari Abdul