Jakarta, DKPP– Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 membuat penyelenggara Pemilu harus berbenah, karena pada Pemilu sebelumnya banyak terjadi pelanggaran kode etik yang melibatkan penyelenggara Pemilu. Salah satu perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma penyelenggara Pemilu. “Dari paradigma lama ke baru, yang baru itu penyelenggara Pemilu harus menjadi pelayan,†kata Prof.
Jakarta, DKPP – Tahapan Pilkada Serentak 2015 mulai memasuki masa kampanye setelah sebelumnya melalui Tahapan Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masa kampanye dimulai sejak tanggal 27 Agustus
Pangkalpinang, DKPP- Menghadapi Pilkada serentak di empat kabupaten, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat kerja teknis (Rakernis). Rakernis diadakan di Hotel Bumiasih, Pangkalpinang, mulai 26-28 Agustus 2015.Peserta Rakernis adalah dari divisi penanganan pelanggaranb Panwaslu dan KPU di empat kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2015 yakni Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota Bawaslu Prov Lampung atas nama Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidik. Mereka diduga tidak profesional dalam melaksanakan pengawasan pada Pilgub Prov Lampung 2014 lalu oleh Antoni Wijaya yang bertindak sebagai Pengadu. Pemeriksaan perkara dengan nomor pengaduan 762/I-P/L-DKPP/ 2015 ini dipimpin langsung oleh ketua
Bengkulu, DKPP- Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti didampingi Tim Pemeriksa Daerah unsur Tokoh Masyarakat dari Bengkulu, Sakroni dan Wismalinda menghimbau kepada jajaran Penyelenggara Pemilu agar menjalin komunikasi antar sesama penyelenggara. Hal tersebut diungkapkan Valina usai mendengar polemik yang terjadi antara KPU dan Panwaslu Kepahiang, dalam acara sosialisasi yang digelar DKPP Rabu, 20/8 di Bengkulu.
Bengkulu, DKPP- Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti mengingatkan kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu agar tak perlu takuti DKPP. Hal tersebut ia sampaikan dihadapan jajaran Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Bengkulu dalam acara sosialisasi kode etik Penyelenggara Pemilu jelang Pilkada, Kamis (20/8) di Kampus II Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penyampaiannya, Valina menjelaskan bahwa objek dari penegakan kode
Bandar Lampung, DKPP – Masih dalam acaraSosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) pada sesi diskusi dan tanya jawab, Anggota DKPP eks officio Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menjelaskan. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Bandar Lampung, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan diajukan oleh Panwaslu Kab. Lampung Selatan yaitu soal Subyek dan Obyek berperkara di DKPP. Endang menjelaskan siapa saja yang dapat
Bandar Lampung, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli DKPP RI, Dr. Syopiansyah Jayaputra ini sejumlah pertanyaan diajukan oleh peserta yang
Bandar Lampung, DKPP – Jika melihat data perkara di DKPP, pengaduan dari Lampung cukup banyak. Sejak DKPP berdiri pada Juni 2012 hingga Agustus 2015, DKPP telah menerima sebanyak 36 pengaduan dari wilayah Lampung. Namun, dari 36 (tiga puluh enam) pengaduan tersebut, sebanyak 25 (dua puluh lima) pengaduan dinilai tidak memenuhi syarat sehingga tidak layak disidangkan.