Ketua KPU Tolikara Dituding Aktif Dukung Bupati Petahana Maju di Pemilukada 2017

Jayapura, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Papua, Hosea Genongga untuk kesekian kalinya menghadapi sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kali ini dia diadukan oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) bernama Marnus Kogoya. Marnus, meskipun PNS, mengaku punya kepedulian terhadap proses pemilu di Tolikara. “Saya ini PNS tapi juga intelektual di Tolikara. Saya mengadu ke

KPU Mamberamo Raya Sangkal Semua Aduan

Jayapura, DKPP – Sidang etik dengan Teradu lima Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, digelar Jumat (24/6), di Mapolda Papua. Teradu melalui Ketua KPU Mamberamo Raya Klemens Obed Sineri menyangkal semua pokok pengaduan yang dituduhkan.  Pengadu perkara ini adalah Kadir Salwey dari Tim Kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya nomor urut

Integritas Pemilu Sangat Penting

Serang, DKPP â€“ Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa integritas Pemilu itu sangat penting. Ada tiga alasan. Apa itu?  “Integritas penyelenggara pemilu menjamin pelaksanaan Pemilu berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur, dan adil,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Penyusunan Juklak dan Juknis Pemilu Gubenur dan Wakil Gubenur Banten

Ini Ukuran-Ukuran Sebuah Negara Demokratis

Serang, DKPP- Mengukur sebuah negara demokrasi atau tidak itu bukanlah hal sulit. Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat, ada empat kriteria. Pertama, regulasi tahapan Pemilu bercirikan kepastian hukum, mengatur semua hal yang perlu diatur, ditafsir dengan makna tidak ganda, dan konsisten satu sama lain. Kedua, setiap tahapan Pemilu berdasarkan asas-asa Pemilu demokratik.

DKPP Rehabilitasi KPU Kab. Mamuju Tengah dan Mamuju Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (22/6) kembali menggelar putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Pembacaan putusan dipimpin langsung oleh ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, dengan didampingi anggotanya Prof. Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. Satu di antara tujuh perkara yang diputus DKPP yakni perkara

KPU Kab. Tolitoli Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Jakarta, DKPP – Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kab. Tolitoli pada sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP yang digelar, Rabu (22/6). “Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Hambali Mansur selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Toli-toli, Teradu II atas nama

Teradu KPU Kab. Indramayu Menilai Putusan DKPP Adil, Proporsional, dan Profesional

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang dengan agenda pembacaan tujuh putusan, Rabu (22/6). Satu di antaranya perkara nomor 95/DKPP-PKE-V/2016 dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Indramayu. Mereka diadukan oleh Panwas Kab. Indramayu, Supandi, Abdullah Irlan, dan Tarjono. Dalam dalil aduan Pengadu, disebutkan bahwa para Teradu telah bertindak tidak profesional karena melalui

Rehabilitasi untuk Panwas dan Sanksi Peringatan untuk KPU Pasaman Barat

Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pasaman Barat yakni Asril, Emra Patria, dan Muhammad Jamil, dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara itu, lima komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat yakni Syafrinaldi, Mardayanti, Bakti Pramana, Abdul Gafur, dan Eki Kurniawan, Rabu (22/6), dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pernyataan tersebut terungkap

Ketua DKPP: Catat, Penyelenggara Pemilu yang Sudah Dipecat akan Diblacklist

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap sepuluh penyelenggara Pemilu. Mereka adalah masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) dan KPU Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera Barat).  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, sanksi peringatan bersifat mendidik baik peringat tertulis maupun peringatan keras. “Meskipun demikian, janganlah

Komisioner KPU Papua Barat Tidak Langgar Etik

Jakarta, DKPP- Lima komisioner KPU Provinsi Papua Barat yakni Amos Atkana, Yotam Senis, Paskalis Semuanya, Abdul Sidik, dan Christine Ruth Rumkabu, Rabu (22/6), dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pernyataan tersebut terungkap dalam putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini di Jakarta. Atas putusan itu, kelimanya kemudian dipulihkan (direhabilitasi)