Aktivitas

DKPP Kenalkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Mahasiswa Unmas Denpasar

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi mahasiswa dan dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas), Bali, di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan DKPP serta penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran DKPP Tahun 2027

Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp69,67 miliar. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama DKPP di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026). RDP tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) DKPP

DKPP Kenalkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Mahasiswa Hukum

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPWR), di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dekan Fakultas Psikologi, Hukum dan Ilmu Sosial UMPWR, Agus Budi Santosa, menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme DKPP dalam memeriksa dugaan

Ratna Dewi: Perkuat Pendidikan Pemilih Untuk Tingkatkan Kualitas Pemilu

Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai bahwa penguatan pendidikan pemilih merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas dan intergritas pengawasan Pemilu di Indonesia. Hal ini disampaikannya secara daring dalam acara Bedah Buku Nasional “Pendidikan Pemilih dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu di Indonesia” karya Ketua DKPP periode 2020-2022,

Ratna Dewi: Masalah Etik Bisa Bermula dari Proses Seleksi

Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai persoalan etik penyelenggara pemilu dapat bermula sejak proses seleksi. Menurutnya, proses seleksi yang bermasalah di tingkat pusat berpotensi menjadi persoalan berantai hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan penyelenggara ad hoc. Hal ini disampaikannya dalam diskusi media yang diadakan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP),

Buku Karya Raka Sandi Dipuji Akademisi Hukum Tata Negara

Gianyar, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai mekanisme penundaan pemilu perlu diatur secara jelas sejak kondisi negara masih normal. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan penundaan pemilu tetap memiliki dasar hukum dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi maupun kekosongan jabatan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam

Heddy Lugito: Etika Bukan Sekadar Hafalan

Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa hukum formal tidak pernah mencukupi jika tidak disertai dengan implementasi etika yang kuat sebagai landasan moral. Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Etika Kelembagaan dan Bedah Buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan

DKPP Periksa Tiga Belas Pengawas Pemilu Terkait Dugaan Pemberhentian Jabatan di Papua Tengah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggarah Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor: 13-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Perkara ini diadukan mantan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, M. Amin J. Ramin. Ia mengadukan 13 pengawas pemilu, yaitu: Rahmat Bagja dan Herwyn J.

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kediri Terkait Fotokopi Ijazah Caleg

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Senin (3/8/2026). Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kediri, Nanik Sunarmi dan Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qasim; masing-masing sebagai