Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 303-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (14/3/2025). Perkara ini diadukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada Pilkada 2024, yaitu Ismail dan Muhammad Ridha Syahputra.
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 248-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis, (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Guspiarman yang memberikan kuasa kepada Diana Febriani. Sementara teradu dalam perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, Suhendra.
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 321-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (14/3/2025). Keduanya diadukan oleh Ruben Embatau. Pengadu
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 281-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (14/3/2025). Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis, menjadi teradu dalam perkara yang diadukan oleh Fadjar Sukma Yadi. Teradu didalilkan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti seleksi
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 309-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Budi Nurhamidin yang merupakan seorang pengurus Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Bolaang Mongondow. Ia mengadukan Ketua dan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (13/3/2025). Kelimanya diadukan
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 267-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan Wasanti, Dedi Irawan, Ahmadi Azis, Hamrin, dan Agus Sudirman (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan). Mereka mengadukan Prakoso Yudho Lelono, Muhammad
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 300-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, beserta empat orang anggotanya, yaitu: Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur, Safwani, dan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengimbau KPU dan Bawaslu segera mengganti penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan DKPP karena terbukti melanggar kode etik sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Hal tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam Rapat Kerja Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi antara Komisi II dengan
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, Isbar, bersama dua anggotanya, yaitu Prasetio Hariwibowo dan Ashar dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 307-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Jumat (7/3/2025). Ketiganya diadukan oleh Munandar, yang merupakan tim hukum