NHS: Tahun Ketiga adalah Meningkatkan Kualitas Putusan

Bogor,DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa target tahun ketiga lembaganya adalah meningkatkan kualitas Putusan.  “Untuk meningkatkan kualitas Putusan itu harus ditingkatkan kualitas kinerja,” katanya saat Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan, Kamis malam (20/11).    Dia menjelaskan, parameter kualitas kinerja adalah dimulai dari kualitas pengaduan, kualitas gelar perkara,

Ide Pembangunan Hendaknya Berbasis Etika

Sawahlunto, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan materi tentang Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, di Hall PT. Bukit Asam – UPO Kota Sawahlunto pada Kamis (20/11/2014).  Dihadapan peserta diskusi publik, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini mengatakan

Berbahasa Harus Tertib

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Pemilu Nur Hidayat Sardini meminta kepada seluruh staf untuk tertib dalam berbahasa.  Gunakanlah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, katanya dalam Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan, Kamis malam (20/11).  Dia mencontohkan, dalam penulisan bahasa. Huruf p akan luluh ketika ada imbuhan. Misalkan kata sakit, mendapatkan

Rapat Pembahasan SOP Persidangan Berlangsung Alot

Bogor, DKPP – Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berlangsung alot. Peserta rapat masing-masing mengemukakan pendapatnya terkait penyerahan berkas dari Administrasi Pengaduan ke Administrasi Persidangan. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai teknis menyusun rencana sidang pemeriksaan dan susunan majelis pemeriksa (jadwal sidang), menyampaikan jadwal persidangan majelis, menindaklanjuti jadwal sidang dan

DKPP Gelar Rapat Pembahasan SOP Persidangan

Bogor, DKPP – Sore ini, sedang  digelar rapat pembahasan standar operasional prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Kamis (20/11). Acara ini rencananya akan digelar hingga besok Jumat (21/11). Rapat diikuti oleh Anggota DKPP, Kepala Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli, Kabag Administrasi Persidangan dan Kasubbag Pemanggilan, Kabag Pengaduan,  para staf persidangan dan pengaduan di lingkungan Sekretariat Biro

Tercatat dalam DCT, Anggota Bawaslu Prov. Maluku Disoal

Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Rabu (19/11) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Lusia Peilouw. Perkara ini berdasarkan aduan Hamra Renleew dan Maksimus Lefteuw yang menyoal terkait tercatatnya nama Teradu dalam DCT pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut Pengadu, Lusia Peilouw telah membuat keterangan Palsu saat mengisi

Tak Ada Foto di DB-1, Caleg PKPI Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP â€“ Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dari Partai Persatu dan dan Keadilan Indonesia (PKPI) R Timur Panjaitan mengadukan ketua dan empat anggota KPU Sumatera Utara. Pasalnya, mereka dinilai lalai dalam menjalankan tugas. Dalam formulir DB-1 tidak mencantumkan fotonya. “Saya sangat dirugikan dengan tidak mencantumkan foto saya dalam formulir DB-1. Menurut asumsi

Penetapan Perolehan Kursi Parpol oleh KPU Kutim Berbeda dengan Lampiran Putusan MK

Jakarta, DKPP – Sidang etik dengan Teradu lima komisioner KPU Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, digelar hari ini, Selasa (18/11). Kelima komisioner tersebut adalah Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Harajatang, Sayuti Ibrahim, dan Arafah.  Empat Pengadu yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kutim, yakni Sayyid Abdal Nanang Al-Hasani dari Hanura, Novel Tity Paembonan dari

Nelson: Penerimaan Pengaduan oleh Bawaslu Provinsi Perlu Dibuat SOP Ideal

Bogor, DKPP- Hari kedua penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) oleh Bagian Pengaduan DKPP, di Hotel Arch, Bogor, Jumat (14/11), membahas terkait penerimaan pengaduan oleh Bawaslu Provinsi.     Selama ini, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik selain diterima langsung oleh DKPP juga dapat melalui Bawaslu Provinsi. Anggota DKPP yang juga Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menyarankan agar dibuat