Tangerang Selatan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan masyarakat sipil (civil society) menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Network For Indonesia Democratic Society (Netfid) yang dilaksanakan di Gedung Pusdilkat Kementerian Agama RI, Tangerang Selatan, pada Rabu (22/2/2023). “Pemilu yang
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (20/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Salahudin Raharjo. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Muchamad Muchlisin, Fatma Lestari, Mustorifin, Fatkhur Rohman
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mewujudukan pemilu yang berintegritas. Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Legislatif Universitas Tanjungpura Tahun 2023 pada Minggu (19/2/2023) secara daring. “Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyukseskan dan mewujudkan pemilu yang berintegrtias,” ungkap Tio Aliansyah.
Bekasi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengimbau agar setiap penyelenggara pemilu memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panwascam se-Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/02/2023). “Kalau jadi penyelenggara
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak gegabah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan keputusan tersebut hanya bagi penyelenggara yang melanggar kode etik dan perilaku berat. Hal tersebut disampaikan Raka Sandi (sapaan I Dewa Kade Wiarsa
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (17/2/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Banda Aceh, yaitu Reza Purnama, Yus Parmen, Yusrijal
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas perkara nomor: 8-PKE-DKPP/I/2023 pada Jumat (17/2/2023). Mereka yang diperiksa adalah Sukrin Saleh Taib, Hairudin Polontalo, Sofya Abdullah, Muhammad Fadly Thaib, dan Sitti Anjarwati (Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo). Perkara ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Ign. Ditok Gagah Tricahya. Tricahya mengadukan mengadukan H. Sumardi, Nuraini, Maryadi, Endang Istianti, dan Novidiansyah Wamurga (Ketua dan Anggota KPU Kota Administrasi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa DKPP berwewenang memanggil semua pihak untuk dimintai keterangan dalam setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan DKPP. Hal ini disampaikan Heddy saat menjadi Ketua Majelis dalam sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di
Jakarta, DKPP – DKPP memeriksa seluruh Anggota KPU dan Bawaslu RI dalam sidang sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP RI, Jakarta, Senin (13/2/2023) pukul 10.00 WIB. Tujuh Anggota KPU RI dan lima Anggota Bawaslu RI berstatus dalam perkara nomor 6-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat