Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meninjau verifikasi dokumen administrasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu (7/8/2022). Peninjauan ini dilakukan Muhammad bersama Ketua dan Anggota Bawaslu, yaitu Rahmat Bagja dan Herwyn J.H. Malonda. Ketiganya didampingi oleh Ketua dan enam Anggota KPU, yaitu Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu agar tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Sebab, putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar KEPP akan menjadi rekam jejak bagi penyelenggara pemilu tersebut selama ia masih berkarir sebagai penyelenggara pemilu. Peringatan tersebut dilontarkan Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm, mengungkapkan penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc merupakan tulang punggung dan peran paling besar dalam pelaksanaan pemilu. Namun, potensi pelanggaran pemilu baik itu pidana maupun etik paling besar berada di tingkat ad hoc. Oleh karena itu, perbaikan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat
Jakarta, DKPP – Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan persoalan yang sangat krusial dalam pemilu. Selain itu, DPT adalah indikator awal dari pemilu yang demokratis. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Jumat
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 secara hibrida, Rabu (27/7/2022). Perkara ini diadukan oleh Pantas Tarigan SAG. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Mulianta Sembiring. Dalam pokok aduannya, Pantas Tarigan menduga Mulianta tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 25-PKE-DKPP/VII/2022 secara hibrida (luring dan daring), Senin (25/7/2022). Perkara ini diadukan oleh Yoga Adi Baya yang memberikan kuasa kepada Mulyadi, Depiyanti, dan Robi Cahyadi. Yoga Adi Baya merupakan Anggota DPC PKB Kabupaten Muara Enim, Provinsi
Jakarta, DKPP – Menjadi seorang penyelenggara pemilu sekarang ini bukan hal yang mudah. Selain tugasnya yang sangat berat melahirkan pemimpin dari pusat sampai daerah, kebebasan penyelenggara digadaikan serta dibatasi oleh aturan dan etika. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengatakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi seperti berkumpul dan menyatakan pendapat tidak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat mendukung praktik antikorupsi dalam mewujudkan penyelenggara negara yang berintegritas di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/7/2022). Dalam konteks kepemiluan, praktik antikorupsi disebut Muhammad dapat
Jambi, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 27-PKE-DKPP/VII/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, Selasa (19/7/2022) pukul 09.00 WIB Perkara ini diadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi, yaitu H.M. Subhan, Apnizal, Ahdiyenti, Nur Kholik, dan Suparmin. Kelima nama tersebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati penggunaan aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol) dalam tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Ketua DKPP, Prof. Muhammad berpendapat bahwa Sipol bukanlah satu-satunya sarana untuk mendata dokumen-dokumen partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu. “Yang menggembirakan DKPP adalah statement Ketua KPU bahwa Sipol hanya sebagai alat