Jakarta, DKPP – Dua Penyelenggara Pemilu kembali diberhentikan tetap dalam Sidang Kode Etik dengan agenda Pembacaan Putusan yang digelar pada Rabu (21/12). Pelanggaran yang dilakukan dua orang tersebut dinilai masuk dalam kategori berat sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah Pemberhentian Tetap. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu
Pontianak, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah objek dari kode etik sehingga setiap saat terbuka kesempatan untuk dilaporkan apabila pihak-pihak-pihak yang seharusnya dilayani dalam kepemiluan, baik itu masyarakat atau pasangan calon, merasa dirugikan. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Bimbingan
Pontianak, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyelenggarakan Bimbingan Teknis Terpadu di Pontianak, Senin (19/12). Kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2017 ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Manado (15/12). Dalam sambutan pembukaan, Ketua DKPP Prof. Jimly
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua untuk perkara dengan Nomor Registrasi 125/DKPP-PKE-V/2016 dan 126/DKPP-PKE-V/2016. Sidang ini dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP Lt. 5 Gedung Bawaslu dan juga melalui video conference dengan Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sesuai dengan sidang sebelumnya maka untuk pemeriksaan kali ini adalah mendengarkan keterangan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut H Sirait meminta kepada seluruh anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) agar dalam merumuskan pertimbangan Putusan dibuat secara jelas, detail, dan argumentatif. Hal ini untuk meminimalisir menjadi objek gugatan di pengadilan. Hal tersebut disampaikan Saut atas pertanyaan salah seorang anggota TPD itu menyampaikan bahwa Putusan DKPP itu final
Jakarta, DKPP – Pengaduan Pemilukada serentak tahun 2017 mulai meningkat terjadi pada bulan Oktober dan November tahun 2016. Hal ini terkait dengan tahapan penetapan calon kepala daerah. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini, jumlah pengaduan bulan Oktober sebanyak 32 kasus. Sedangkan pada November sebanyak 41 kasus. Pada bulan-bulan tersebut memasuki tahapan penetapan
Jakarta, DKPP – Selama tahun 2016 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima sebanyak 302 pengaduan. Sebagian besar perkara Pemilukada serentak. Menurut Nur Hidayat Sardini, anggota sekaligus juru bicara DKPP, jumlah pengaduan tersebut menurun jika dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 sebanyak 438 kasus, tahun 2014 sebanyak 879 kasus, tahun 2013 sebanyak 606 kasus,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah berhasil mempertahankan tradisi akuntabilitas dan tranparansi. Selama empat tahun DKPP berdiri, lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu ini telah berhasil melaksanakan DKPP Outlook. “Ini merupakan wujud kongkret melaksanakan semangat keterbukaan informasi kepada publik sesuai azas-azas kepemerintahan yang baik, “ kata Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP sekaligus
Jakarta, DKPP – Pada sesi kedua kegiatan Evaluasi Staf Pendukung Tim Pemeriksa Daerah (TPD), DKPP mencoba untuk menginventarisasi masalah yang seringkali dialami oleh staf pendukung TPD. Kegiatan sesi kedua ini dipandu oleh Tenaga ahli DKPP Dr. Syopiansyah Jaya Putra, Moh. Saihu dan Plt. Kasubbag Administrasi Persidangan Arif Budiman, Selasa (14/12). Beberapa permasalahan yang dialami oleh
Jakarta, DKPP – Sudah menjadi tradisi bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sejak tahun 2013 menyelenggarakan kegiatan Outlook DKPP. Seperti yang dilakukan pada 14/12 tahun 2016 ini. ‘Outlook DKPP 2017’, merupakan kegiatan yang didesain secara khusus untuk menampilkan kinerja kelembagaan sepanjang tahun 2016 dan proyeksi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di tahun 2017. “Kegiatan