Jakarta, DKPP- “Inti dari semua inti demokrasi adalah bahwa jabatan kepemimpinan dipergilirkan secara damai dan periodik,†demikian ungkap Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Konstitusi dan Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggotanya†pada Selasa (13/10) di Ruang Rapat Lt.2 Gedung KPU Jalan Imam Bonjol
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara “Penyusunan Revisi Peraturan Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Persidangan†pada Senin hingga Rabu (12-14/10). Acara yang bertempat di Hotel Savero, Jl. Pajajaran 27 Bogor ini dihadiri oleh anggota DKPP Saut H. Sirait. Sejumlah pegiat pemilu terlibat aktif dalam rapat penyusunan ini. Pegiat pemilu anggota Pokja
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Keis Simbuk, Oikop Sonap, Dominggus Marei, Habekuk Iksomon, Soleman Bahabol, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan, Jumat (9/10). Selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Prof. Anna Erliyana,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian terhadap anggota KPU Keerom Sara Yambeyabdi. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, di Ruang Sidang DKPP dan disiarkan melalui video conference, Jumat (9/10). Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Prof. Anna Erliyana, Endang Wihdatiningtyas, Ida Budhiati
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (9/10), membacakan putusan atas perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Dalam putusannya, DKPP menyatakan, para Teradu terbukti melanggar kode etik, sehingga dijatuhi sanksi peringatan sangat keras. Mereka juga diminta mengembalikan uang negara yang telah mereka
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (9/10), telah membacakan putusan atas perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam putusannya, DKPP menilai kedua Teradu terbukti melanggar kode etik, sehingga dijatuhi sanksi peringatan. “Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas
Jakarta, DKPP- Tiga Anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang diadukan oleh Antoni Wijaya, Jumat, (9/10) direhabilitasi oleh DKPP lantaran tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ketiganya yakni Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidik. Antoni Wijaya yang juga Anggota DPW Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa Pembangunan (LAMBANG) Provinsi Lampung
Jakarta, DKPP- Sebanyak lima putusan akan dibacakan DKPP pada Jumat (9/10). Pembacaan dilakukan dalam acara sidang putusan di Kantor DKPP, Gedung Bawaslu Lt 5, Jakarta Pusat. Lima daerah yang dibacakan putusannya adalah dari Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara; Provinsi Lampung; Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta Kabupaten Yahukimo dan Keerom, Papua. Sidang ini dapat diikuti dari
Malang, DKPP – Sebanyak sembilan provinsi dan 260 kabupaten/kota tercatat akan mengikuti Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015. Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti menyebutkan, Pilkada serentak 2015 merupakan yang terbesar namun dibayangi potensi masalah yang tidak sepele. “Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemilihan umum paling banyak di dunia namun semangat kepemiluan yang
Malang, DKPP – Peliknya proses penyelenggaraan Pilkada serentak menjadi salah satu masalah yang terungkap pada rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). FGD melibatkan secara aktif penyelenggara Pemilu dari 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur Desember mendatang. FGD diharapkan menjadi sarana bagi penyelenggara