Aktivitas

Anggota KPU Balikpapan Diberhentikan karena Menerima Intervensi

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembacaan putusan dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (2/12). Dalam bagian amar putusannya, DKPP menilai salah satu komisioner KPU Balikpapan terbukti melanggar kode etik berat, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. “Menjatuhkan sanksi berupa

DKPP Berhentikan Lima Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap lima penyelenggara Pemilu.  Masing-masing satu orang dari Panwas Fakfak Provinsi Papua Barat, Panwas Karang Asem Provinsi Bali, KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, PPS Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, PPK Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir.  Khusus untuk Panwas Karang

Ketua Majelis: Peserta Sidang Harus Taat Tata Tertib Persidangan

Jakarta, DKPP – Ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie meminta kepada peserta sidang menghormati jalannya persidangan. Peserta sidang harus menaati tata tertib sidang. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan 12 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (2/11). Sidang ini juga disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Perkara yang

Ketua Majelis: Putusan Tana Tidung Lusa

Jakarta, DKPP â€“ Sidang kode etik KPU Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara memasuki sidang kedua. Agenda sidang kali ini memeriksa saksi-saksi. Namun kedua belah pihak baik Pengadu maupun Teradu tidak menghadirkan saksi atau pun tidak menunjukkan bukti baru. Pengadu Arie Achmad menyampaikan bahwa berdasarkan hasil sidang pertama, majelis menilai sidang pertama sudah cukup. Namun pelaksanaanya

Dinilai Tidak Adil, Panwas Kabupaten Morowali Disidang DKPP

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang  kode etik pada Jumat (27/11) dengan Teradu Muhammad Lutfi, Andi Zainuddin, dan Dhian R. Pombalawo selaku Ketua dan Anggota Panwas Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiganya diadukan oleh Wahyudin Abdul Wahid, Mujarmin, Taufan Tanjing, Marice, dan Adi Nurdin Tasa selaku Ketua dan Anggota KPU Kab.

Terkait Paslon, KPU Kab Mamuju Utara Disidang DKPP

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik pada Jumat (27/11), dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Mamuju Utara.  Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan para pihak. Ishak Ibrahim, Harlywood Suli Junior, Sumaila, Muslihat Kamaluddin, dan Ardi Trisandi dilaporkan oleh Ir. Muliadi, S.E., M.Si selaku Tim Pemenangan Handal

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Hasyim Wantu hari ini, Sabtu (28/11), diperiksa DKPP terkait keterlibatannya dalam Pilkada Kab. Gorontalo tahun 2015 untuk kepentingan pribadi. Hal itu diadukan oleh Ramdhan Kasim Ketua Lembaga Bantuan Hukum UG. Sidang pemeriksaan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqe didampingi Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan

Ijazah paslon Bermasalah, Penyelenggara Pemilu Kepulauan Riau Disidang DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sabtu (28/11), menggelar sidang kode etik dengan Teradu KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Pengadu Humaidi dari LSM Gerak Keris mengadukan ketua , anggota dan staf KPU Prov. Kepulauan Riau yakni Said Sirajudin, Marsudi dan Hanis Handayani serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau masing-masing atas

Tidak Loloskan Paslon, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP- Tidak terima hak konstitusionalnya dirampas, Elly Engelberth dan Sultan Udin Musa mengadukan KPU dan Bawaslu Provinsi Sulut ke DKPP. Menurut Pengadu, tindakan ketua dan anggota KPU provinsi Sulawesi Utara, Yessy S Momongan, Ardiles MR Mewoh, Vivi Teski Lidia Gerge, Zulkikifli Golonggom dan Fachruddin Noh yang tidak meloloskan mereka sebagai paslon Gubernur dan Wakil

Ambil Alih Kewenangan dan Loloskan Paslon,KPU Prov Sumut Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP- Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumut Mulia Banurea, Benget Manahan, Silitonga, Nazir Salim Manik, Yulhasni dan Evi Novida Ginting diperiksa DKPP, Sabtu (28/11). Mereka dilaporkan oleh Saiful Mashuri dan Desnandes Sinulinga, wakil ketua dan wakil sekretaris dari DPD partai Golkar melalui tim advokat Adi Mansar, Guntur Rambe, Ahmad Rifai dan Irwan Syahrizal. Menurut pengadu, ketua dan anggota KPU