NHS: Omong Kosong Tanpa Humas Orang Akan Tahu DKPP

Jakarta, DKPP-  Humas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Minggu (30/11), menggelar Capacity Building Tim Humas DKPP RI. Acara digelar di Kantor DKPP, Lt 5, Gedung Bawaslu, Jakarta. Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini hadir untuk membuka acara dan memberikan pengarahan. Dalam paparannya, pria yang akrab disapa NHS, menegaskan tentang posisi humas dalam institusi

Prof Jimly: Norma Hukum Harus Dilengkapi dengan Mekanisme Peradilan yang Efektif

Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)          Prof. Jimly Asshiddiqie, menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, yang diselenggarakan atas kerjasama Konrad Adenauer Stiftung dengan Komisi Yudisial dan Jimly School Jakarta, di Hotel Grand Sahid Makassar pada Hari Kamis (27/11/2014).   Dalam pemaparan

Ketua DKPP Berikan Kuliah Umum Di FH. Unhas

Makassar, DKPP – Dalam ilmu hukum, biasa dikenal adanya istilah ‘court of law’ versus ‘court of justice’ untuk menggambarkan adanya dua aliran pemikiran dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. ‘Court of justice’ adalah pengadilan keadilan yang berusaha menegakkan keadilan dalam arti yang substantive, bukan sekedar pengadilan hukum dalam arti formal yang hanya berusaha menegakkan hukum

DKPP Rehabilitasi 15 Penyelenggara Pemilu di Bengkulu

Jakarta, DKPP- Hari ini, Jumat (28/11) sebanyak 15 penyelenggara Pemilu di Provinsi Bengkulu direhabilitasi. Kelima belas penyelenggara Pemilu tersebut antara lain lima orang komisioner KPU Kabupaten Mukomuko, lima orang komisioner KPU Kota Bengkulu, dan lima orang komisioner KPU Kab Bengkulu Tengah. Ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko yakni Dawud, Khairanzar, Syofia Diana, Abdul Hamid Dedi,

DKPP Rehabilitasi 31 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Sidang putusan DKPP, Jumat (28/11), menyatakan, sebanyak 31 penyelenggara Pemilu tidak terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, DKPP memulihkan (merehabilitasi) nama baik mereka.  Jika dipersentase jumlah itu jauh lebih banyak dari yang terbukti, yakni 86,11 persen. Sementara yang terbukti melanggar etik dan dijatuhi sanksi peringatan hanya sebesar 13,89 persen, atau hanya

DKPP Bahas Pengembangan Struktur Organisasi

Bogor, DKPP-  Selain membahas penyusunan buku dua tahun DKPP, dalam rapat Monitoring dan Evaluasi kali ini juga membahas mengenai pengembangan struktur organisasi di Biro Administrasi DKPP. Pembahasan ini digelar pada rapat hari kedua, Kamis (27/11). Rencana pengembangan struktur organisasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tugas yang diemban oleh staf/SDM DKPP, sementara jumlah staf yang terbatas. Jumlah

DKPP Susun Buku Laporan Dua Tahun Kinerja

Bogor, DKPP – Sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada pihak-pihak terkait baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat secara administratif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah menyusun buku laporan dua tahun DKPP. Penyusunan buku laporan dua tahun DKPP merupakan salah satu agenda yang dibahas dalam rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas DKPP di

DKPP Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi

Bogor, DKPP- Bertempat di Hotel Mirah, Jl. Pangrango No 9 A Bogor, DKPP menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas DKPP. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari kedepan yakni Rabu – Jumat (26-28/11). Dalam acara ini, akan dibahas mengenai beberapa hal diantaranya, penyusunan outline buku outlook DKPP 2014 – 2015, penyusunan buku 2

Teradu Yakin Pengadu Tinggal di Kabupaten Merangin

Jakarta, DKPP – Ketua dan empat anggota KPU Provinsi Jambi berkeyakinan bahwa domisili Dedi Wahanardi, Pengadu, tinggal di Kabupaten Merangin bukan di Kabupaten Kerinci sebagaimana klaim dari Pengadu.   “Hasil klarifikasi kami, kami  mendapatkan data bahwa Pengadu tinggal di Kabupaten Merangin. Pengadu tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Merangin bukan Kabupaten Kerinci. NIK Pengadu pun

Sejak 2012, DKPP Telah Berhentikan 18 Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku

Ambon, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini merilis, sebanyak 18 penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku telah diberhentikan oleh DKPP. Mereka yang diberhentikan ada yang dari jajaran pengawas dan KPU baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Paparan itu disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS ketika mengisi acara Orientasi Tugas