DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Papua Barat Daya Terkait Diskualifikasi Cagub

Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 126-PKE-DKPP/IV/2025, di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Rabu (27/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Bupati Raja Ampat periode 2020-2025, Abdul Faris Umlati, yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang, dan kawan-kawan. Sedangkan pihak yang diadukan adalah

Ketua DKPP: Etika Adalah Fondasi Integritas Penyelenggara Pemilu

Badung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa etika merupakan landasan utama bagi penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas demokrasi. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk “Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Untuk Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Badung, Bali, Senin (26/8/2025). “Etika memiliki sifat

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Asmat Terkait Pengurangan Jumlah Pemilih dalam DPT

Marauke, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, pada Kamis (21/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Bonefasius Jakfu dan Abddul Ganing yang memberi kuasa kepada Hendra Jamlaay. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Asmat, Aloysia Hahare

DKPP Periksa KPU Kalimantan Selatan Terkait Pencabutan Status Lembaga Pemantau Pemilu

Banjarmasin, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) perkara nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2025 dan 177-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Jumat (22/8/2025). Perkara nomor 175-PKE-DKPP/VII/2025 diadukan Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu. Sedangkan perkara 177-PKE-DKPP/VII/2025 diadukan Chandra Adi Susilo dan Azmirul Rufaida. Para pengadu mengadukan

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkaran Nomor 114-PKE-DKPP/III/2025 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Jum’at (22/8/2025) Perkara ini diadukan oleh Niko Tunjanan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom, Yaser A. Runggamusi dan seorang anggotanya, Carmiati. Teradu diduga tidak profesional, tidak cermat,

DKPP Periksa KPU Empat Lawang Meski Pengadu Tidak Hadir Tanpa Konfirmasi

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara Nomor 163-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (21/8/2025). Perkara ini diadukan oleh H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati yang memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, Nico Thomas, Junialdi, Nasarudin, Rustam

DKPP Periksa Tiga Belas Penyelenggara Pemilu Kabupaten Jayapura

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 13 penyelenggara pemilu Kabupaten Jayapura dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap perkara 110-PKE-DKPP/III/2025 di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Kamis (21/8/2025). Tiga belas penyelenggara pemilu tersebut diadukan oleh Jhon Ridwan Tokoro. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

DKPP Tetap Periksa Ketua dan Anggota Bawalsu Kabupaten Empat Lawang Meski Pengadu Tidak Hadir

Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 159-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Rabu (20/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati yang memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, Nico Thomas, Junialdi, dan kawan-kawan. Pengadu

Raka Sandi Sebut Budaya Demokrasi Harus Dibangun dari Desa

Gianyar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengimbau agar Bawaslu Kabupaten/Kota dan seluruh penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota lainnya untuk membangun budaya demokrasi dimulai dari pedesaan. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Gianyar yang diadakan di

DKPP Periksa Bawaslu Labuhanbatu Terkait Penanganan Empat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 155-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Perkara ini diadukan oleh Khairul yang memberikan kuasa kepada Gufron Harahap. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi (teradu I), beserta empat anggotanya: Bernat Panjaitan, Arman