DKPP Tak Boleh Temui Pihak yang Sedang Berperkara

Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) “mengharamkan” apabila Anggota maupun stafnya bertemu pihak yang sedang berperkara di DKPP  di luar persidangan.  “Ini merupakan etika kami, apabila anda sedang beperkara, bertemunya di ruang persidangan, Anda mengklarifikasi semuanya di persidangan,” kata salah satu staf bagian Pengaduan Santo Gotia, di Jayapura kemarin, (1/10). Saat itu, Santo bersama

KPU Mimika Ambil Alih Tugas PPD

Jayapura, DKPP- KPU Kabupaten Mimika, Papua, memutuskan untuk mengambil alih tugas salah satu Panitia Pemilihan Daerah (PPD) di Mimika. PPD atau nama lain dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud adalah PPD Kecamatan Kuala Kencana, Mimika.    Keputusan tersebut dipermasalahkan oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Mimika dari Partai Gerindra M Nurman S Karupukaro.

KPU Papua Dianggap Hilangkan Suara Caleg PKB

 Jayapura, DKPP- Amos Edoway calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa menduga KPU Provinsi Papua telah menghilangkan suaranya. Akibatnya, dia gagal memperoleh kursi legislatif.     Dugaan itu terungkap dalam sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua, di Jayapura, Rabu (1/10). Menurut

Prof. Jimly Sarankan Uji Materi Plus Uji Formal

 *** Terhadap UU Pemilukada di Mahkamah Konstitusi   Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pemerintah atau presiden tidak bisa mengajukan yudicial review terhadap Undang-Undang Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki legal standing atas undang-undang yang telah dibuatnya sendiri.   “Pemerintah tidak perlu menggugat. Karena yang menggugat pemohonnya sudah banyak. Ada masyarakat,

DKPP Akan Gelar Sebelas Sidang di Papua

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sebelas sidang yang digelar di Jayapura, Papua. Sebelas sidang tersebut akan digelar pada Rabu – Kamis ( 1-2 Oktober 2014) dan terdiri atas 17 perkara. Sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh empat Anggota DKPP yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti dan Nelson

Ketua DKPP: Mestinya Jangan Dipukul Rata

*** Terhadap Pemilukada Jakarta, DKPP – Dewan Perwakilan Rakyat telah mengetok Rancangan Undang-Undangan Pemilukada (RUU Pemilukada) menjadi Undang-Undang Pilkada. Dalam undang-undangan tersebut, isu yang menjadi perdebatan di parlemen adalah mengenai pelaksanaan Pemilukada, apakah dilaksanakan secara langsung, rakyat memilih, atau tidak langsung, melalui DPRD. Kubu pro pemilukada tidak langsung yang menjadi “pemenang”.    Ketua Dewan Kehormatan

SOP Pengaduan Langsung Sekretariat Bawaslu Provinsi Untuk Sinergi Kinerja

  Bogor, DKPP – Jum’at (26/9), DKPP kembali melanjutkan pembahasan SOP verifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pembahasan hari kedua kali ini dipimpin langsung oleh anggota DKPP,  Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak bersama tenaga ahli dan jajaran sekretariat DKPP. Agenda pembahasan hari kedua yakni SOP penerimaan Pengaduan langsung di sekretariat Bawaslu. Pembahasan

DKPP Gelar Rapat Penyusunan SOP Verifikasi Pelanggaran Kode Etik

Bogor, DKPP – Usai menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan 29 perkara Kamis (25/9) di Jakarta, pada malam harinya DKPP mengadakan kegiatan rapat penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Parama, Cisarua-Bogor. Kegiatan yang dimulai pukul 22.15 WIB ini dibuka oleh Kabag Pengaduan dan Verifikasi, Dini Yamashita sebagai penanggung

Ketua DKPP : Setiap Putusan Mesti Jadi Pelajaran

Jakarta, DKPP â€“ Ketua majelis Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kinerjanya.      “Setiap putusan DKPP diharapkan jadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. Bila itu berupa peringatan, atau pemberhentian diharapkan penyelenggara Pemilu tidak lagi melakukan perbuatan serupa,” katanya saat sebelum membacakan Putusan, Kamis (25/9). Jimly didampingi enam anggota majelis lainnya, Nur Hidayat