Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 173-PKE-DKPP/XI/2020, Selasa (16/3/2021), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Andra Soni dan Wanto Sugito, melalui tim kuasanya, yaitu Desmihardi, Sutra Dewi, dan Rivaldi Gucci. Teradu perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 71-PKE-DKPP/II/2021. Perkara ini diadukan oleh Dr. Nurjannah, SH., MH. Pengadu mengadukan M. Wildan, Muhammad Ali, Aryati, Nurul Khairani, dan Muhammad Kaniti, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa sebagai Teradu I sampai V. Ada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 22-PKE-DKPP/I/2021, Senin (15/3/2021). Perkara ini diadukan oleh Sri Purwanto. Sedangkan Teradu dalam perkara ini adalah Indrawati Yuliani (Anggota KPU Kab. Klaten), Kartika Sari Handayani (Ketua KPU Kab. Klaten), dan Yuyun Sri Agung P. (Sekretaris
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 94-PKE-DKPP/II/2021 pada Senin (15/3/2021). Sidang dipimpin oleh Prof. Teguh Prasetyo selaku Ketua Majelis dengan anggota terdiri dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) antara lain Henry Wahyono, S.Pd., M.Sos (Unsur Masyarakat), Muslim Aisha, S.H.I (Unsur
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengungkapkan data aduan yang masuk ke DKPP terkait Pilkada 2020. Hal ini disampaikan Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR/DPD/MPR, Jakarta, Senin (15/3/2021). “Ada 80 (pengaduan, red.) tentang pelanggaran kampanye,” kata Muhammad. Di bawah pelanggaran dalam tahapan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk dua perkara, yaitu nomor 92-PKE-DKPP/II/2021 dan 101-PKE-DKPP/II/2021. Kedua perkara tersebut akan diperiksa dalam satu sidang oleh DKPP secara virtual, Jumat (12/3/2021). Kedua perkara ini diadukan Rionaldi, yang memberikan kuasa kepada Bali Dalo dan Ibrahim Kopong Boli.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Zaidul Bahri Mokoagow, Ketua KPU Kabupaten Banggai dan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Atriani, Anggota KPU Kabupaten Banggai. Sanksi ini dibacakan saat sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Secara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kab. Tojo Una-una dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 95-PKE-DKPP/II/2021 yang diadakan secara virtual, Selasa (9/3/2021), 13.00 WIB. Delapan penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima Anggota KPU Kab. Tojo Una-una dan tiga Anggota Bawaslu Kab. Tojo
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEEP) Perkara Nomor 74-PKE-DKPP/II/2021 pada Selasa (9/3/2021). Perkara ini diadukan Kaharuddinsyah dan Rizal Sugiarto. Keduanya mengadukan Tanwir Lamaning, Sahran Raden, Naharuddin, dan Syamsul Gafur (Ketua dan Anggota KPU Prov. Sulawesi Tengah) sebagai Teradu I sampai IV. Para
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 91-PKE-DKPP/II/2021 dan 93-PKE-DKPP/II/2021 pada Senin (8/3/2021). Sidang ini dipimpin Ketua Majelis, Prof. Muhammad dengan anggota terdiri dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yakni Fegie Y. Wattimena, ST., M.Kom (Unsur Masyarakat), Zandra Mambrasar, S.H (Unsur KPU