Nur Hidayat Sardini: SOP Jangan Menghilangkan Tupoksi DKPP

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang merampungkan Standard Operational Procedure (SOP) untuk Bagian Pengaduan di Arch Hotel Bogor, Kamis-Sabtu (13-15/11).  Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini yang hadir dalam acara memberikan arahan dalam penyusunan SOP. Menurut dia, penyusunan SOP harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi DKPP. SOP jangan menghilangkan Tupoksi DKPP. Pertama, pengaduan sampai

5 Alur SOP Nota Dinas Bagian Pengaduan DKPP

Bogor, DKPP – Bagian Pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (13/11), melanjutkan penyusunan Standard Operational Procedure (SOP). Salah satu yang dibahas di Hotel Arch, Bogor, adalah SOP Tindak Lanjut Hasil Verifikasi. Setelah rapat yang cukup alot, akhirnya disepakati ada lima alur SOP nota dinas untuk Bagian Pengaduan. Pertama, membuat draf nota dinas hasil verifikasi

Anggota KPU Sampang Diberhentikan

DKPP, Jakarta – Selain memberhentikan  tiga penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto, Selasa (11/11).  Selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati. Untuk diketahui, Abdul Aziz Agus Priyanto diadukan

DKPP Berhentikan 3 Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di Sulsel

Jakarta, DKPP- Tiga penyelenggara Pemilu dari tiga kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) hari ini, Selasa (11/11), dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka adalah Armin (Anggota KPU Kota Makassar), Amir Ilyas (Ketua Panwaslu Kota Makassar), dan Syamsu Alam (Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang/Sidrap). “Jadi dari Sulsel saja hari ini ada tiga

DKPP Gelar Finalisasi SOP Pengaduan

Jakarta, DKPP- Bertempat di Hotel Oria, Jln KH. Wahid Hasyim No 85 Jakarta, DKPP menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan SOP Pengaduan dan Verifikasi Materil. Acara ini akan digelar selama tiga hari mendatang, yakni pada Kamis –Sabtu (6-8/11). Acara Finalisasi SOP pada hari pertama  membahas mengenai dua SOP, yakni SOP Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Langsung, dan SOP

Tak Laksanakan Proses PAW, KPU Prov Jambi Disidang

Jakarta, DKPP- Lima komisioner KPU Prov Jambi yakni H.M Subhan, Pahmi, Nuraida Fitri Habi, M. Sanusi dan Desi Arianto hari ini, Rabu (5/11) menjalani sidang pemeriksaan kode etik di Ruang sidang DKPP. Kelima Teradu ini, dilaporkan oleh Dedi Wahanardi karena dinilai tidak melakukan proses Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kab Kerinci. Menurut keterangan Pengadu, bahwa

Terima Uang dari Bupati, 5 Komisioner KPU Tolikara dan Sekretaris Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

Jakarta, DKPP – Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara, Papua, hari ini, Rabu (5/11), menerima sanksi Peringatan Keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka terbukti menerima pemberian uang dari Bupati Tolikara sebesar Rp 25 juta. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hosea Genongga, Teradu II Hendrik Luma Lente, Teradu III Piter Wanimbo,

DKPP Juga Berperan Sebagai Clearing House

Jakarta, DKPP- Tak hanya memberi sanksi bagi penyelenggara Pemilu, keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak etik bagi penyelenggara Pemilu juga berperan sebagai clearing house (pembersihan dari persangkaan buruk publik). Hal ini sebagaimana diakui oleh Ade Wetipo salah seorang Teradu yang nama baiknya direhabilitasi pada sidang pembacaan putusan DKPP, Selasa (4/11). Adi Wetipo merupakan Ketua KPU Kab

DKPP Berhentikan Sepuluh Penyelenggara Pemilu

*** Seluruhnya dari Wilayah Papua Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada 10 penyelenggara Pemilu. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Selasa (4/11). Mereka yang diberhentikan adalah, Benyamin Wayangkau, Barnabas Arisoi, Irma Isriyani Hasan, Mathias Imbiri dan Semith E Rumbiak, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kepulauan

Prof Jimly: Demi Tuhan dan Demi Negara, yang Tidak Terbukti Harus Dilindungi

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa DKPP punya kewajiban untuk melindungi para penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik. Ini menjadi kewenangan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu. “Banyak perkara yang Teradunya direhabilitasi. Ini karena pengaduan tidak dapat dibuktikan. Menjadi kewajiban DKPP untuk merehabilitasi nama