Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Aribeni, dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode penyelenggara pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (24/3/2022). Maria diadukan oleh Manuhar Silaen karena diduga rangkap jabatan, yaitu masih berstatus sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak tinggal diam ketika ada penyelenggara pemilu diganggu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terlebih penyelenggara yang tegak lurus pada kode etik dan peraturan lainnya. Penegasan itu disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam diskusi ‘Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Perspektif Kode Etik Penyelenggara Pemilu’ yang diselenggarakan oleh Bawaslu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati menyatakan bahwa semua penyelenggara pemilu harus melibatkan kolega atau rekan kerja dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ida, hal ini dapat meningkatkan pengawasan di antara sesama penyelenggara pemilu sehingga dapat mencegah tindakan yang berpotensi melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku. “Jadi penyelenggara pemilu itu jangan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan DKPP selalu berupaya seadil mungkin ketika mengeluarkan putusan dalam setiap perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan dalam talkshow daring yang diadakan PTUN Bandung, Rabu(9/3/2022). “Tugas DKPP itu mengingatkan KPU, Bawaslu dan termasuk DKPP untuk meredam potensi negative kita. Jangan sampai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyeleggara pemilu (KEPP) nomor 12-PKE-DKPP/II/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP pada Rabu (9/3/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan dua sanksi sekaligus yakni Peringatan dan Pemberhentian Sementara kepada Muhajir Hasballah selaku Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Muhajir Hasballah menjadi Teradu dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor nomor 6-PKE-DKPP/I/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berharap Provinsi Jawa Barat memberikan stimulus bagi provinsi lainnya di Indonesia menghadirkan penyelenggara pemilu berintegritas. Jawa Barat merupakan barometer setiap bidang, tidak terkecuali pemilu dan pemilukada. Oleh karena itu, keberhasilan daerah ini menghadirkan penyelenggara pemilu berintegritas menjadi stimulus bagi provinsi lainnya. Hal tersebut disampaikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sosialiasasi nilai-nilai dasar Berakhlak bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DKPP, Rabu (3/2/2022). Kegiatan yang diadakan dengan hibrida karena sebagian pegawai mengikutinya secara virtual ini ditujukan sebagai momen internalisasi nilai Berakhlak di lingkungan DKPP. Untuk diketahui, Berakhlak yang merupakan akronim dari beriorentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengingatkan netralitas adalah mahkota dari penyelenggara pemilu. Tidak sedikit penyelenggara pemilu ‘tergelincir’ akibat tidak netral atau berpihak. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Story Telling ‘Menjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bersama DKPP RI Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024’ yang diselenggarakan Bawaslu Kota Palangkaraya secara daring. Menurut
Surabaya, DKPP – Hakikat pemilu, menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto adalah konversi suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih). Oleh karena itu penyelenggara harus menjamin dan melindungi hak memilih dan hak dipilih. Hal ini disampaikan Didik saat menjadi narasumber kegiatan Rapat Pimpinan dalam rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, “Menyongsong Kick