Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (17/2/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Banda Aceh, yaitu Reza Purnama, Yus Parmen, Yusrijal
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas perkara nomor: 8-PKE-DKPP/I/2023 pada Jumat (17/2/2023). Mereka yang diperiksa adalah Sukrin Saleh Taib, Hairudin Polontalo, Sofya Abdullah, Muhammad Fadly Thaib, dan Sitti Anjarwati (Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo). Perkara ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Ign. Ditok Gagah Tricahya. Tricahya mengadukan mengadukan H. Sumardi, Nuraini, Maryadi, Endang Istianti, dan Novidiansyah Wamurga (Ketua dan Anggota KPU Kota Administrasi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa DKPP berwewenang memanggil semua pihak untuk dimintai keterangan dalam setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan DKPP. Hal ini disampaikan Heddy saat menjadi Ketua Majelis dalam sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di
Jakarta, DKPP – DKPP memeriksa seluruh Anggota KPU dan Bawaslu RI dalam sidang sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP RI, Jakarta, Senin (13/2/2023) pukul 10.00 WIB. Tujuh Anggota KPU RI dan lima Anggota Bawaslu RI berstatus dalam perkara nomor 6-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat
Mataram, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 3-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Jumat (10/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Suryadin. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, yaitu Irwan, Swastari Haz, dan Wahyudin yang masing-masing berstatus sebagai
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 5-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, Jumat (10/2/2023). Dalam memeriksa perkara yang diadukan oleh Theodorus Don Gustinho Talul ini, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Malaka yang berstatus sebagai Teradu, yaitu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Abdul Gafur terkait dugaan menerima gratifikasi sekarung kerupuk dari salah satu pengurus partai politik. Abdul Gafur merupakan Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh Zulfikar Zamardi. Sidang pemeriksaan ini digelar di Kantor
Kupang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengingatkan jajaran Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Kupang agar menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Pria yang akrab disapa Tio ini mengungkapkan, catatan bersih dari seorang penyelenggara Pemilu akan menghasilkan reputasi yang bagus bagi orang tersebut selain juga berkontribusi dalam mewujudkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memberikan dukungan dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP J. Kristiadi dalam diskusi panel dalam kegiatan Rapim Polri Tahun 2023 di Jakarta, pada Kamis (9/2/2023). “Pak Kapolri mengizinkan (sidang DKPP, red) di daerah