Jakarta, DKPP – DKPP gelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu Sulawesi Tenggara. No perkara No. 191/DKPP-PKE-VII/2018 & 198/DKPP-PKE-VII/2018. Ketua majelis Dr. Ida Budhiati, dan anggota majelis Dr. Alfitra Salamm serta Ramly. Pengadu: Andri Darmawan, (masyarakat/pemilih), dan Jushriman (masyarakat/Pemilih). Teradu: La Ode Abdul Natsir, Iwan Rompo Banne, Ade Suerani,
Jakarta, DKPP – Salah satu bentuk perwujudan instrumen demokrasi adalah Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan Anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana ketentuan Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Pemerintah telah membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan
Jakarta, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (27/8) pukul 10.00 WIB. Sidang berlokasi di dua tempat, Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sidang ini dilaksanakan melalui video conference. Ketua majelis Fritz Edward
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengenalkan konsep peradilan etik kepada Ketua dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta (27/8). Pada diskusi yang berjudul “Peran dan Kedudukan Dewan Etik Dalam Lembaga Non Strukturalâ€, Ida mengawali penjelasan mengenai pentingnya keberadaan dewan etik dimulai dengan menjelaskan awal mula terbentuknya
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelat Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Pemilu KEPP untuk perkara Nomor 184 & 189/ DKPP-PKE-VII/2018, Senin 27/8/18 di Kantor KPU Provinsi Sumut. Pengadu perkara Nomor 184 & 189/ DKPP-PKE-VII/2018 adalah Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Cabup dan Cawabup Kab. Dairi yang memberika kuasa khusus
Jayapura, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 192/DKPP-PKE-VI/2018, pada Sabtu (25/8). Pengadu dalam perkara ini adalah Taufik Basari, dkk kuasa khusus dari Inarius Douw dan Anakletus Doo (Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018). Sedangkan Teradunya anggota KPU Kab Deiya, Marianus Edowai dan Ice Giyai serta anggota
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 180/DKPP-PKE-VI/2018, Sabtu (25/8) di Polda Papua. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam dengan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Papua; Marthen Ferry Kareth (TPD Unsur Masyarakat) dan Tarwinto (Unsur KPU). Pengadu perkara ini Nahar
DKPP, Jayapura – Anggota DKPP, Alfitra Salam, memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada Jumat (24/8). Rakor ini digelar di Hotel Swissbel Jayapura, didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP, Dr. Firdaus. Mengawali rakor, Alfitra menyebut bahwa Provinsi Papua masih menjadi juara satu dalam hal pelanggaran pemilu, baik di DKPP maupun di Mahkamah
Jakarta, DKPP – Staf KPU Kabupaten Nagekeo Abdul Salam Puan Ndelu mengadukan pimpinannya, Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Wigbertus Ceme ke DKPP. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Wigbertus Ceme, di kantor Bawaslu Provinsi NTT, Jumat (24/8) pukul 13.30 WITA. Selaku ketua majelis Prof. Muhammad, dan anggota majelis Tim Pemeriksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Anggota KPU Kota Gorontalo, Jumat (24/8). Selaku ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo, dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Gorontalo, Prof. Jassin H Tuloli (unsur masyarakat), Jaharudin Uma (unsur Bawaslu), Selvi Katili (unsur KPU). Pengadu perkara