Bogor, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas standar operasional prosedur (SOP) verifikasi materil pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Bogor, (4/9). Acara ini akan berlangsung selama tiga hari hingga (6/9). Adapun yang menjadi bagian inti dalam pembahasan SOP yakni menyangkut verifikasi materiil yang memuat tahapan pengkajian berkas pengaduan, administrasi persuratan undangan rapat verifikasi materiil, rapat
Kendari, DKPP- Ada hal menarik dalam sidang DKPP untuk perkara Panwaslu dan KPU Kab Bombana yang digelar hari ini, Kamis (4/9). Dalam perkara ini, Caleg a.n Hamid Munsir melaporkan Panwaslu Kab Bombana ke DKPP dengan aduan Panwas Bombana tidak melakukan tindakan apapun terkait tidak adanya Form C-1 DPR RI di Kecamatan Lantari Jaya. Sementara itu,
Kendari, DKPP- Selain dituduh meloloskan Caleg yang terlibat ijazah palsu, empat komisioner KPU Konawe Utara juga dituduh masih aktif sebagai PNS oleh Pengadu. Hal tersebut disampaikan Pengadu, Arman saat sidang Pemeriksaan DKPP Rabu (3/9). Keempat komisioner KPU tersebut yakni Marwati Ketua KPU Konawe Utara yang merupakan dosen tetap pada Universitas Haluoleo Kendari. Selain itu, Masmuddin,Perdin
Balikpapan,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/9) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan agenda pembacaan ketetapan atas aduan nomor 549/I-P/L-DKPP/2014 dengan Teradu KPU Kota Bontang dan 504/I-P/L-DKPP/2013 dengan Teradu Panwascam Batu Ampar. Ketetapan DKPP dibacakan karena kedua aduan tersebut telah dicabut oleh Pengadu Nurhan, KPU Kota Bontang. Untuk diketahui Teradu, Yusrianto telah
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/9) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang mendudukkan Ida Farida Ernada, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai Teradu. Pengadu perkara Nomor 517/I-P/L-DKPP/2014 adalah Ramdan Ilham. Selain ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pengadu juga melaporkan Ketua dan anggota KPU Kota Samarinda, Imam Ardiansyah dan Mukhasan Ajib,
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak akan menyidangkan sejumlah penyelenggara Pemilu baik PPK dan Panwascam di KPU Parigi Moutong. Pasalnya, mereka tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. Mereka adalah ketua dan anggota PPK Kecamatan Balinggi, PPK Toribulu, PPK Parigi Tengah. Selain itu Ketua Panwascam Toribulu, Ketua Panwascam Ampibabo, ketua dan anggota Panwascam Parigi Tengah, dan Ketua Panwas kecamatan Balinggi. “DKPP
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik ketua dan empat anggota KPU Halmahera Selatan berlangsung sekitar setengah jam, Kamis (4/9). Pasalnya, para Teradu sudah tidak lagi menjabat KPU Halmahera Selatan. Sidang digelar melalui video conference. Selaku ketua majelis Valina Singka Subekti dan Nurdin I Muhammad, ketua KIPP Maluku Utara yang juga Pengadu I berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.
Kendari, DKPP- Lima komisioner KPU Kab Konawe Utara diadukan ke DKPP oleh Arwan salah satu Caleg DPRD Kab Konawe Utara dari Partai Bulan Bintang terkait pelolosan Caleg yang diduga berijazah palsu. Dalam persidangan yang digelar pada Rabu malam, (3/9) Arwan mengungkapkan bahwa para komisioner KPU telah meloloskan Caleg atas nama Jefri Prananda Iswahyudin yang diduga
Kendari, DKPP – Dalam sidang kedua untuk perkara KPU Kab Kolaka, Sulawesi Tenggara yang digelar malam tadi, Rabu (3/9) pukul 21.15 WITA, tidak dihadiri oleh pihak Pengadu M. Saenudin. Sidang digelar di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl Ratulangi no 11 Kendari. Kemarin, saat kami hubungi pihak Pengadu menyatakan oke akan hadir, tapi tadi kami hubungi
Jakarta, DKPP- Sidang kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) digelar hari ini, Rabu (3/9/2014). Pengadu dalam perkara ini adalah Caleg nomor urut 4 DPRD Sumut dari Partai Hanura Sujian. Secara umum Pengadu Sujian seperti disampaikan oleh kuasanya Ahmad Yani memprotes keputusan KPU Sumut yang tidak meloloskannya. Padahal, sesuai data autentik