Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 27/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima, NTB. Sidang digelar pukul 15.00 di ruang sidang DKPP Lantai 5 di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini merupakan sidang perdana dengan agenda mendengarkan pokok aduan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Pemilu berintegritas itu sangat perlu. Karena, hasil pemilu menempatkan seseorang pada jabatan publik sekaligus penting. “Jadi trust dari masyarakat itu sangat penting. Sehingga perlu sekali pemilu yang berintegritas itu,” ujarnya saat memberikan orasi ilmiah dalam ulang tahun DKPP pertama di halaman parkir sekretariat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merayakan ulang tahun yang pertama, Jalan Thamrin No 14. Bertempat di halaman parkir sekretariat Bawaslu dan DKPP, acara cukup meriah. Hadir sejumlah tamu undangan baik pejabat pemerintah, aktivis mahasiswa, aktivis lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah perwakilan dari kedutaan luar negeri. Dalam acara tersebut, Masing-masing ketua lembaga penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Puluhan anak yatim dari yayasan Al-Furqon menghadiri hari jadi ke-1 DKPP yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Bawaslu Jalan MH Thamrin No 14, Kamis (27/6). “Alhamdulillah, kami sangat senang bisa diundang oleh DKPP untuk memperingati ulang tahun DKPP yang ke-1,” ungkap H. Amir Hasan Ketua yayasan Al-Furqon. “Ini adalah salah satu bentuk kepedulian
Jakarta, DKPP – Donny Tri Istiqomah kuasa hukum Paslon Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawanda menyatakan tidak mempersoalkan hasil putusan DKPP terkait Sengketa Pilkada Bali. Untuk diketahui, dari 24 Penyelenggara Pemilu di Bali yang dilaporkan ke DKPP, tiga diantaranya diberi peringatan keras, sebelas peringatan ringan, dan sepuluh direhabilitasi. “Kami tidak merisaukan putusan
Jakarta, DKPP – Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Murung Raya, sekitar pukul 10.00. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, agenda sidang pertama dengan menghadirkan keterangan pihak Teradu dan Pengadu. Ada pun sebagai Ketua Majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini.
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Kab Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Selasa (26/6), menjalani sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta. Mereka diadukan oleh bakal pasangan calon (paslon) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kab Murung Raya Rojikinnor dan M Setia Budi yang tidak diloloskan oleh Teradu. Melalui kuasa hukumnya, Syaiful
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Murung Raya Karnedi didampingi 3 Anggota Rukmawansyah, Alponsius Djinu, dan Yulilis mengatakan bahwa yang mereka kerjakan sudah sesuai peraturan hukum yang berlaku. Apa yang dituduhkan Pengadu terkait verifikasi, menurut mereka verifikasi telah dilakukan sesuai tahapannya. “Verifikasi yang dianggap terlambat oleh Pengadu sebenarnya itu bukan verifikasi. Itu hanya klarifikasi kami yang sifatnya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 26/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nangan Raya. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Dalam sidang tersebut, para Teradu yakni Nazarudin dan T. Abdul
Jakarta, DKPP – Ketua Majelis Saut H Sirait mengatakan, Komisi Pemilihan Umum sering menjadi lucu-lucuan partai politik ketika pemilihan umum. “Tidak aneh dalam satu partai, tapi mencalonkan tiga kandidat. Yang satu maharnya untuk DPP, satu maharnya untuk DPD dan satu lagi untuk DPC. Semuanya (fungsionaris, red) menandatangani dalam korp surat yang sama. Hanya nomornya