Jakarta, DKPP – Bakal calon gubernur Jawa Timur Khafifah Indarparawangsa menyatakan, bukan adanya dualisme dukungan dari PPNUI dan PK melainkan dukungan palsu. Misalnya pada surat bukti dukungan dari PPNUI antara bukti dukungan untuk pasangan Khafifah-Herman dengan surat bukti dukungan untuk pasangan calon lain. “Dari halaman pertama saja sudah terlihat kejanggalan. Misalnya, dilihat korp surat antara
Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu (18-20/7) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di Hotel Aerotel Smile, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari anggota KPU dan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku.
Makassar, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Makassar adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kab/kota. Oleh karena itu, bimtek juga memberi materi yang sifatnya teknis
Makassar, DKPP- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang mengaku bahagia dengan kunjungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia berharap kehadiran DKPP kali ini bisa memberi pencerahan kepada para penyelenggara Pemilu di Sulsel. “Terus terang saya merasa bahagia, karena hari ini lembaga penting di Indonesia mau berkunjung ke Makassar.
Makassar, DKPP- Bimbingan teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Makassar pada hari kedua (Jumat, 19/7) memasuki sesi pembahasan materi. Pada sesi ini materi dibagi menjadi dua, yakni yang sifatnya filosofis konseptual dan yang bersifat teknis. Dari pukul 08.30-11.45, materi yang konseptual disampaikan. Metodenya lewat ceramah, permainan, dan tes tulis.
Makassar, DKPP– Anggota DKPP (ex officio KPU) Ida Budhiati menyebutkan bahwa penerima pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu harus mengedepankan unsur pelayanan. DKPP dan Bawaslu mempunyai tugas mulia, menjadi penjaga untuk mewujudkan integritas pemilu. Akan tetapi, mengingat DKPP ada dipusat, perlu dibantu Bawaslu provinsi untuk menerima laporan. Berdasarkan pengalaman, menurut Ida, proses pencalonan dalam pemilukada
Jakarta, DKPP– Ahmad Khumaidi SH, MH resmi menjadi Kepala Biro DKPP yang pertama, setelah dilantik oleh Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro, Msi pada Jumat (19/7) pukul 14.30 WIB. Di dalam sambutannya, Gunawan berpesan kepada Kepala Biro DKPP agar dapat meningkatkan kinerja birokrasi secara lebih baik. “Walaupun DKPP lembaga baru, namun banyak pekerjaan rumah yang begitu besar
Jakarta, DKPP – Untuk kedua kalinya, sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Murung Raya batal. Bila minggu kemarin, disebabkan karena pihak Pengadu tidak menghadirkan saksi. Sedangkan sekarang karena pihak Teradunya tidak hadir. Yang bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota Nur Hidayat Sardini. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan
Jakarta, DKPP – Hari ini (18/07) sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Murung Raya digelar sekitar pukul 09.30. Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu. Ada pun sebagai Ketua Majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan
Jakarta, DKPP – Pihak prinsipal, M Setia Budi , meminta kepada majelis sidang agar persidangan tetap digelar meskipun pihak Teradu tidak hadir. Pasalnya, ia sangat kesulitan untuk mendatangkan saksi dalam persidangan. “Saya mohon kepada majelis, agar sidang ini tetap digelar. Karena kami sangat kesulitan untuk mendengarkan saksi,” jelas M Setia Budi dalam persidangan. Dia menilai,