Aktivitas

Rapat Pembahasan SOP Persidangan Berlangsung Alot

Bogor, DKPP – Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berlangsung alot. Peserta rapat masing-masing mengemukakan pendapatnya terkait penyerahan berkas dari Administrasi Pengaduan ke Administrasi Persidangan. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai teknis menyusun rencana sidang pemeriksaan dan susunan majelis pemeriksa (jadwal sidang), menyampaikan jadwal persidangan majelis, menindaklanjuti jadwal sidang dan

DKPP Gelar Rapat Pembahasan SOP Persidangan

Bogor, DKPP – Sore ini, sedang  digelar rapat pembahasan standar operasional prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Kamis (20/11). Acara ini rencananya akan digelar hingga besok Jumat (21/11). Rapat diikuti oleh Anggota DKPP, Kepala Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli, Kabag Administrasi Persidangan dan Kasubbag Pemanggilan, Kabag Pengaduan,  para staf persidangan dan pengaduan di lingkungan Sekretariat Biro

Tercatat dalam DCT, Anggota Bawaslu Prov. Maluku Disoal

Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Rabu (19/11) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Lusia Peilouw. Perkara ini berdasarkan aduan Hamra Renleew dan Maksimus Lefteuw yang menyoal terkait tercatatnya nama Teradu dalam DCT pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut Pengadu, Lusia Peilouw telah membuat keterangan Palsu saat mengisi

Tak Ada Foto di DB-1, Caleg PKPI Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP â€“ Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dari Partai Persatu dan dan Keadilan Indonesia (PKPI) R Timur Panjaitan mengadukan ketua dan empat anggota KPU Sumatera Utara. Pasalnya, mereka dinilai lalai dalam menjalankan tugas. Dalam formulir DB-1 tidak mencantumkan fotonya. “Saya sangat dirugikan dengan tidak mencantumkan foto saya dalam formulir DB-1. Menurut asumsi

Bawaslu Gorontalo: Yeyen, Caleg Partai Golkar Sudah Memenuhi Syarat

Jakarta, DKPP – Hari ini, Selasa (18/11) Teradu Ketua dan Anggota KPU Prov Gorontalo masing-masing atas nama Muh N Tuli, Ahmad Abdullah, Maspa Mantulangi, Selvi Katili dan Verianto Madjowa kembali diperiksa DKPP, bertempat di ruang sidang DKPP, Jl MH Tahmrin 14 Jakarta, pukul 10.00 WIB. Dalam sidang terdahulu Ramdan Kasim, anggota Lembaga Bantuan Hukum UG selaku

Penetapan Perolehan Kursi Parpol oleh KPU Kutim Berbeda dengan Lampiran Putusan MK

Jakarta, DKPP – Sidang etik dengan Teradu lima komisioner KPU Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, digelar hari ini, Selasa (18/11). Kelima komisioner tersebut adalah Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Harajatang, Sayuti Ibrahim, dan Arafah.  Empat Pengadu yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kutim, yakni Sayyid Abdal Nanang Al-Hasani dari Hanura, Novel Tity Paembonan dari

Nelson: Penerimaan Pengaduan oleh Bawaslu Provinsi Perlu Dibuat SOP Ideal

Bogor, DKPP- Hari kedua penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) oleh Bagian Pengaduan DKPP, di Hotel Arch, Bogor, Jumat (14/11), membahas terkait penerimaan pengaduan oleh Bawaslu Provinsi.     Selama ini, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik selain diterima langsung oleh DKPP juga dapat melalui Bawaslu Provinsi. Anggota DKPP yang juga Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menyarankan agar dibuat

Gelar Perkara Mekanisme Penting Dalam Penanganan Kasus di DKPP

Bogor, DKPP – Gelar perkara merupakan mekanisme penting dalam penanganan kasus di DKPP. Gelar perkara akan sangat membantu. Gelar perkara adalah filter atau seleksi awal atas pengaduan yang masuk. Dengan gelar perkara ini, setidaknya sudah ada pemahaman dari tim pemeriksa sejak awal, 50 persen pekerjaan sudah selesai melalui mekanisme gelar perkara.   Hal tersebut terungkap

Urgensi Hingga DKPP Harus Menjalankan Gelar Perkara

Bogor, DKPP – “Gelar perkara diperlukan untuk menentukan kategori pengaduan. Agar memenuhi persyaratan administratif, sebuah pengaduan paling tidak harus memiliki dua alat bukti. Persyaratan substantifnya, apakah memenuhi unsur yang disebut dalam etika penyelenggara Pemilu,”  jelas Prof Anna Erliyana. Hal tersebut disampaikan dalam  Rapat Pembahasan Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar Kamis, 13 November

Nur Hidayat: Tidak Semua Pengaduan Bisa Langsung Masuk ke Persidangan

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2014 data per 10 Oktober, DKPP menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 856 perkara dengan 309 perkara di antaranya dinyatakan masuk sidang.   Pengaduan yang masuk hampir seluruhnya merupakan kasus-kasus tuduhan kepada