Sidang Perdana Panwaslu Kota Palangkaraya

Palangkaraya, DKPP–  Sidang perdana untuk Teradu Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya Lodewik digelar melalui video conference (vidcon) pada Selasa (29/10) di Kejaksaan Tinggi Palangkaraya dan Kejaksaan Agung, Jakarta. Pengadu dalam perkara ini Ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah Theopilus Y Anggen, Lery Bungas, dan Eko Wahyu Sulistyo. Dalam sidang ini Pengadu dan Teradu hadir di Kejati

Perlunya Pembinaan Secara Preemptif

Jakarta, DKPP – Selama ini struktur penyelenggara Pemilu di atasnya baru akan turun tangan atau intensif melakukan pembinaan kepada jajarannya apabila terjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu di bawah. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, cara pembinaan kuratif semacam itu tidak akan efektif karena sebuah pelanggaran kodeetik penyelenggara Pemilu biasanya dimulai sejak lama atau jauh hari

Pejabat Baru, Mesti Paham Tupoksi

Jakarta, DKPP – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Nur Hidayat Sardini berfoto bersama dengan Kasub Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah II Biro Administrasi DKPP Arif Ma’ruf dan Kasub Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi DKPP Umi Nazifah, di Gedung Sarinah, Lantai 12, Jalan MH Thamrin, Jakarta, tadi pagi (29/10). Arif sebelumnya di Pelaksana pada Biro Teknis

DKPP Susun Draf Peraturan Pemeriksaan di Daerah

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat-Minggu (25-27/10) bertempat di Hotel Horison, Bogor menggelar Evaluasi Pelaksanaan Tugas DKPP RI. Disela-sela evaluasi, diisi pula acara pematangan draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. Dalam acara ini DKPP melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kepolisan RI,

Dua Komisioner KPU Biak Numfor Diberhentikan

Jakarta, DKPP–  Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada

Ketua KPU Jatim Mengaku Khilaf

Jakarta, DKPP –  Gara-gara menyebarkan pesan melalui Blackberry Messenger, Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Isi pesan itu, Ketua KPU Jatim dinilai telah bertindak tidak imparsial. “Pada tanggal 21 Agustus 2013 pukul 15.41 Teradu mengirimkan pesan melalui Blackberry Messenger yang isinya ‘Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP

Teradu Mengaku Khilaf, Agenda Sidang KPU Jatim Berikutnya Putusan

Jakarta, DKPP – Agenda sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan pihak Teradu KPU  Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad pembacaan putusan. Pasalnya, pihak Teradu sudah mengakui akan kesalahannya. “Kalau memang Teradu sudah mengakui, buat apa dilanjut? Supaya bisa menghemat waktu dan biaya. Sidang berikutnya putusan saja,” kata anggota majelis Saut H Sirait. Hal tersebut terungkap dalam

Anggota Majelis Menilai Sidang KPU Jatim Sandiwara

Jakarta, DKPP – Anggota majelis DKPP Nelson Simanjuntak menilai Teradu dan Pengadu pada sidang KPU Jatim bersandiwara. Majelis mempertanyakan atas sikap Pengadu yang seolah permisive atas jawaban sikap Teradu.   Sebagaimana diketahui, Trimoelja D Soerjadi, kuasa hukum dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf mengadukan Ketua KPU Jatim ke DKPP karena dinilai telah bertindak tidak imparsial. Namun Ketua

Dua Komisioner KPU Biak Numfor Diberhentikan

Jakarta, DKPP–  Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada

Terkendala Anggaran, Teradu Tak Hadiri Sidang DKPP

Jakarta, DKPP– Akibat tidak tersedianya anggaran, pihak Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) tidak dapat menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP, hari ini, Kamis (24/10). Sebelumnya, kelima komisioner KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) ini dilaporkan oleh Florentina Laiyan, Ketua Panwaslu Kab Maluku Tenggara Barat (MTB). Kelimanya disangkakan