Medan, DKPP – Sidang kode etik KPU Tapanuli Utara (Taput) dan PPK Siborong-borong memasuki babak kedua, (27/6). Sidang berlangsung di kantor sekretarait Bawaslu Sumatera Utara, Jalan Sei Bahorok, Medan. Dalam sidang ini terungkap bahwa petugas PPK Siborong-borong diberhentikan karena tidak taat melaksanakan tugas. Hal itu berawal dari surat rekomendasi Panwaslu Taput. Isinya agar KPU Taput
Medan, DKPP – Sidang kode etik ketua dan ketua Panwaslu Nias, Sumatera Utara berlangsung buka tutup, Jumat (27/6). Pasalnya, Pengadu, Junius Ndraha, tidak hadir. Ketidakhadiran Pengadu merupakan kali kedua. Pada waktu sidang pertama, (16/6) pun tidak hadir. “Kami merekomendasikan untuk langsung pembacaan Putusan saja,†kata koordinator Tim Pemeriksa Daerah Prof Monang Sitorus saat sidang. Selain
Jakarta, DKPP- Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Kaltim, yang digelar hari ini Selasa (30/6), Pengadu Gamal mengungkapkan tiga pokok masalah yang dilakukan oleh para Teradu. Menurut Pengadu, ketiga pokok masalah tersebut yakni, adanya proses rekruitmen komisioner KPU Kab/Kota di Kaltim yang tidak sesuai dengan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Rapat Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas dengan seluruh Tim Pemeriksa Daerah di seluruh Indonesia. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, 1-3 Juli 2014 di Hotel Arya Duta, Jalan Prapatan No.44-48, Tugu Tani, Jakarta. Adapun agenda dari acara rapat ini yakni pada hari pertama, 1 Juli
Jakarta, DKPP– Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu komisioner KPU dan Panwaslu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali digelar untuk yang ketiga kalinya, Senin (30/6). Sesuai agenda, sidang yang dipimpin Saut hamonangan Sirait ini rencananya membuka kotak suara di TPS 56, Kelurahan Menteng, Jekan Raya, untuk pembuktian. Akan tetapi, Pengadu Beta Syailendra yang merupakan
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa KPU Kab Halmahera Timur atas aduan dari Irine Yusiana Roba Putri yang bernomor 258/ I-P/ L-DKPP/ 2014. Hayun Manne, Ade Kamaluddin, Salma Amin, Fahrudi Umar dan Hadit selaku ketua dan anggota KPU Kab Halmahera Timur diadukan karena diduga melakukan penggelembungan suara sehingga menguntungkan caleg nomor urut 1
*** Yang Direhabilitasi Lebih Banyak Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu, Selasa (24/6). Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis, Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardni, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait. Sidang dibacakan di
Papua, DKPP – Ketua KPU Yapen Benyamin Wayangkau memutuskan untuk membatalkan kedua anak buahnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia merasa tidak tega terhadap nasib kedua anak buahnya. “Tidak ada tekanan kepada saya. Saya sehat. Saya tak sampai hati untuk mengadukan mereka,†katanya usai sidang, Sabtu (21/06). Selaku ketua majelis Saut H Sirait, anggota majelis
Papua, DKPP – Ada yang menarik dalam sidang kode etik KPU Yahukimo. Noce Wenda, anggota KPU Yahokimo, diadukan ke DKPP karena diduga terlibat dalam kepungurusan Partai Demokrat di tingkat provinsi. “Saya mengenal Teradu karena dia adalah kawan saya sejak kecil. Dia pengurus parpol Demokrat tingkat provinsi untuk kepengurusan 2011-2016. Dia dilantik di Hotel Swis Bell,â€
Papua, DKPP – Daniel Pariere, calon anggota legislatif dari Partai Golkar, mencari keadilan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, dia merasa seharusnya terpilih menjadi anggota DPRD Kepulauan Yapen. Namun malah orang lain yang ditetapkan jadi anggota legislatif. Daniel mengadukan Ketua dan anggota KPU Kepulauan Yapen Benyamin Wayangkau, Barnabas Arisoi, Irma Isriyani Hasan. Selaku ketua majelis