Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menegaskan DKPP siap menghadapi tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kesiapan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu di Gedung Nusantara Jakarta, Rabu (13/4/2022). DKPP tidak ragu untuk bersinergi dengan semua penyelenggara pemilu dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad berpesan kepada Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 – 2027 agar etika menjadi kebutuhan dasar sebagai penyelenggara pemilu. Dengan berpegang teguh kepada etika, penyelenggara tidak akan takut kepada DKPP dan siap dikritik oleh masyarakat, pegiat pemilu, media massa, dan lainnya. Pesan tersebut disampaikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menginisiasi forum tripartit dengan KPU dan Bawaslu di Jakarta, Rabu (6/4/2022). Dalam kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota DKPP hadir lengkap, yaitu Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dan Dr. Ida Budhiati. Kelima nama tersebut juga didampingi oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius menyelesaikan persoalan daftar pemilih menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Penyelesaian persoalan daftar pemilih dimulai dengan mempertajam daftar inventaris masalah (DIM). Dengan demikian akan mempersempit potensi pengulangan persoalan pada pemilu yang akan datang. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (5/4/2022). Dalam RDP ini, Muhammad memaparkan tentang kinerja DKPP pada tahun 2021. Menurutnya, DKPP memiliki empat arah kebijakan pada tahun lalu. Pertama adalah terkait peningkatan pemahaman kode
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm mengapresiasi KPU dan Bawaslu se-Indonesia yang disebutnya semakin tertib dalam menyelenggarakan tahapan pemilu di tanah air. Menurutnya, DKPP memiliki andil dalam ketertiban tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Jaringan
Jakarta, DKPP – Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) telah mengeluarkan Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 pada Selasa, 29 Maret 2022. Atas putusan tersebut DKPP berpendapat. Pertama, DKPP menghargai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sifat putusan final dan mengikat tersebut. Kedua, DKPP mencermati kesimpulan dari putusan tersebut yang intinya bahwa: Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali putusan terdahulu
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 14-PKE-DKPP/III/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Senin (28/3/2022). Perkara ini diadukan oleh Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Sumut yang di antaranya adalah dua Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,
Kuantan Singingi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm, mengingatkan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, agar mengukur perilaku pribadi di tengah masyarakat. Saat ini, DKPP banyak menerima aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) non-tahapan. Termasuk persoalan pribadi dengan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal
Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Aribeni, dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode penyelenggara pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (24/3/2022). Maria diadukan oleh Manuhar Silaen karena diduga rangkap jabatan, yaitu masih berstatus sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas