Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Mitro Heriansa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 6-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (8/3/2024). Mitro Heriansa yang berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini diadukan oleh Firdaus Ali yang memberikan kuasa
Bogor, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan salah satu indikator pemilu atau pilkada demokratis adalah regulasi yang baik dan berkepastian hukum. Hal ini disampaikan Heddy Lugito dalam kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024).
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2024 pada Selasa (5/3/2024). Perkara ini diadukan Topan Baho. Ia mengadukan Farli Sampetoding Rego dan Sofyan (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya), serta Sefnat Kareth (Plt. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya)
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 18-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (4/3/2024). Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun Adillah Feruari Purba (Teradu I) serta dua Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan kegiatan pengisian pembobotan Indeks Kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Jakarta, Jumat (1/3/2024). Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk penyempurnaan IKEPP yang telah dirancang DKPP sejak 2020 silam. IKEPP sendiri adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Tujuan dari
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Yalimo Jhony Lantipo dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (1/3/2024). Jhony Lantipo diadukan oleh Yanes Alitnoe yang memberikan kuasa kepada Anthony Doli, Kristo Roland, dan Marthynus Hamonangan.
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Jumat (1/3/2024). Perkara ini diadukan La Rida Sidi. Ia mengadukan Irfan Sakti, La Deni, Yasir Arafah, Erni Mawar, dan Visman (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (28/2/2024). Perkara ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dua Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 14-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang Utama DKPP RI Jakarta, Senin (27/2/2024) pukul 10.00 WIB. Dua Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut, yaitu Reki Putera Jaya dan Benny Sabdo,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 144-PKE-DKPP/XII/2023 pada Senin (26/2/2024). Sidang kedua ini digelar memeriksa sejumlah Pihak Terkait menyangkut status Mahlizah (Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat) selaku Teradu VII dalam perkara yang diadukan oleh M. Alpitara Gumay ini. Mahlizah didalilkan berstatus