Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Pemilu Nur Hidayat Sardini meminta kepada seluruh staf untuk tertib dalam berbahasa. Gunakanlah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, katanya dalam Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan, Kamis malam (20/11). Dia mencontohkan, dalam penulisan bahasa. Huruf p akan luluh ketika ada imbuhan. Misalkan kata sakit, mendapatkan
Bogor, DKPP – Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berlangsung alot. Peserta rapat masing-masing mengemukakan pendapatnya terkait penyerahan berkas dari Administrasi Pengaduan ke Administrasi Persidangan. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai teknis menyusun rencana sidang pemeriksaan dan susunan majelis pemeriksa (jadwal sidang), menyampaikan jadwal persidangan majelis, menindaklanjuti jadwal sidang dan
Bogor, DKPP – Sore ini, sedang digelar rapat pembahasan standar operasional prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Kamis (20/11). Acara ini rencananya akan digelar hingga besok Jumat (21/11). Rapat diikuti oleh Anggota DKPP, Kepala Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli, Kabag Administrasi Persidangan dan Kasubbag Pemanggilan, Kabag Pengaduan, para staf persidangan dan pengaduan di lingkungan Sekretariat Biro
Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Rabu (19/11) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Lusia Peilouw. Perkara ini berdasarkan aduan Hamra Renleew dan Maksimus Lefteuw yang menyoal terkait tercatatnya nama Teradu dalam DCT pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut Pengadu, Lusia Peilouw telah membuat keterangan Palsu saat mengisi
Jakarta, DKPP – Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dari Partai Persatu dan dan Keadilan Indonesia (PKPI) R Timur Panjaitan mengadukan ketua dan empat anggota KPU Sumatera Utara. Pasalnya, mereka dinilai lalai dalam menjalankan tugas. Dalam formulir DB-1 tidak mencantumkan fotonya. “Saya sangat dirugikan dengan tidak mencantumkan foto saya dalam formulir DB-1. Menurut asumsi
Jakarta, DKPP – Hari ini, Selasa (18/11) Teradu Ketua dan Anggota KPU Prov Gorontalo masing-masing atas nama Muh N Tuli, Ahmad Abdullah, Maspa Mantulangi, Selvi Katili dan Verianto Madjowa kembali diperiksa DKPP, bertempat di ruang sidang DKPP, Jl MH Tahmrin 14 Jakarta, pukul 10.00 WIB. Dalam sidang terdahulu Ramdan Kasim, anggota Lembaga Bantuan Hukum UG selaku
Jakarta, DKPP – Sidang etik dengan Teradu lima komisioner KPU Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, digelar hari ini, Selasa (18/11). Kelima komisioner tersebut adalah Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Harajatang, Sayuti Ibrahim, dan Arafah. Empat Pengadu yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kutim, yakni Sayyid Abdal Nanang Al-Hasani dari Hanura, Novel Tity Paembonan dari
Bogor, DKPP- Hari kedua penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) oleh Bagian Pengaduan DKPP, di Hotel Arch, Bogor, Jumat (14/11), membahas terkait penerimaan pengaduan oleh Bawaslu Provinsi. Selama ini, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik selain diterima langsung oleh DKPP juga dapat melalui Bawaslu Provinsi. Anggota DKPP yang juga Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menyarankan agar dibuat
Bogor, DKPP – Gelar perkara merupakan mekanisme penting dalam penanganan kasus di DKPP. Gelar perkara akan sangat membantu. Gelar perkara adalah filter atau seleksi awal atas pengaduan yang masuk. Dengan gelar perkara ini, setidaknya sudah ada pemahaman dari tim pemeriksa sejak awal, 50 persen pekerjaan sudah selesai melalui mekanisme gelar perkara. Hal tersebut terungkap
Bogor, DKPP – “Gelar perkara diperlukan untuk menentukan kategori pengaduan. Agar memenuhi persyaratan administratif, sebuah pengaduan paling tidak harus memiliki dua alat bukti. Persyaratan substantifnya, apakah memenuhi unsur yang disebut dalam etika penyelenggara Pemilu,†jelas Prof Anna Erliyana. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pembahasan Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar Kamis, 13 November