Jambi, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Jambi di ruang Senat Lantai 3 Rektorat Kampus Universitas Jambi Rabu (13/5). “Saya sendiri sangat menaruh perhatian mengenai pentingnya sistem etika berbangsa dan bernegara ini untuk kita kembangkan di Indonesia yang mayoritas warganya sangat mengidealkan
Jambi, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa politik dinasti bukanlah hal yang buruk. Dia mencontohkan negara Amerika Serikat sejak 2,5 abad yang lalu politik dinasti telah ada. Bahkan hingga saat ini. Coba kita lihat George HW Bush presiden Amerika Serikat. Begitu dia selesai menjabat, anaknya mencalonkan, George Bush Jr.
Jambi, DKPP – Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Desember 2015. Sesuai data KPU Jambi, di provinsi ini akan ada enam Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta lima Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri atas Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung
Jakarta, DKPP- Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Desember 2015. Sesuai data KPU Jambi, di provinsi ini akan ada lima Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta empat Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak terdiri atas Kabupaten Tanjung
Jakarta, DKPP- Jumat (8/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi menyerahkan arsip putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada ANRI. Arsip putusan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro kepada Ketua ANRI Mustari Irawan di Lantai 4, Gedung Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Saat menyampaikan sambutan, Gunawan yang dalam
Jakarta, DKPP- Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan kemungkinan akan adanya potensi pelanggaran yang semakin canggih pada Pilkada serentak 2015. Hal tersebut Ia sampaikan di ruang kerjanya, kantor DKPP siang tadi, Rabu (6/5). “Asumsi dasarnya, mereka para aktor atau peserta Pemilu kebanyakan ialah pemain lama, Pilkada bukan hal yang baru bagi mereka,
Jakarta, DKPP- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menuai polemik. Satu poin yang mengundang polemik adalah terkait pencalonan oleh partai politik yang sedang bersengketa. Hal ini menunjuk pada dua parpol yang secara internal sedang terjadi sengketa, yakni Partai Golongan
Mataram, DKPP- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) serentak tahap pertama dijadwalkan 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di tahun ini. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait mengatakan, Pilkada kali ini bisa menjadi tantangan tersendiri.
Mataram, DKPP- Persoalan pelik yang dihadapi jajaran KPU dan Bawaslu jelang Pilkada 2015 adalah lambatnya pencairan anggaran Pilkada dari pemerintah daerah setempat. Ada dugaan, ini terkait adanya kepentingan dari calon petahana (incumbent). Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS mengingatkan agar mereka berhati-hati menyikapi hal ini. Soal anggaran tidak
Mataram, DKPP- Penegakan kode etik penyelanggara Pemilu yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan penegakan kode etik, secara tidak langsung akan menempatkan para penyelenggara Pemilu sebagai objeknya. “Kode etik penyelenggara Pemilu itu di satu sisi dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara. Juga dapat menyelamatkan Saudara dari moral hazard. Akan tetapi, penegakan