DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kab. Donggala

Palu,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 235/DKPP-PKE-VII/2018 di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Soegiono No. 12 Timur, Besusu Tengah, Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (27/9/2018) pagi ini.  Selaku ketua majelis Hasyim Asy’ari  dan anggota majelis Aminudin Kasim (Tim Pemeriksa Daerah, TPD, Provinsi Sulawesi

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kota Gorontalo

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kota Gorontalo atas nama La Aba, Senin (26/9) di Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP Harjono saat membacakan amar putusan terhadap perkara dengan nomor registrasi 181/DKPP-PKE-VII/2018. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu La Aba selaku Anggota KPU Kota Gorontalo

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 215/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (26/9/2018). Selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Pengadu dalam nomor perkara

Prof Muhammad: Jangan Lihat DKPP Seperti Orang-Orangan Sawah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyambut baik dan mengapresiasi  diluncurkannya kembali Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (IKP 2019). Ini adalah kerja cerdas karena jika bukan karena kera cerdas IKP ini tidak akan lahir. Demikian Prof. Muhammad mengawali tanggapannya pada acara “Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu 2019” yang digelar Bawaslu di Bidakara Hotel, Selasa

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu di Kab. Bolaang Mongondow, Selasa (25/9). Sidang dengan perkara nomor 220/DKPP-PKE-VII/2018 menghadirkan Ketua dan Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow yakni Fahmi Ghazali Gobel, Rulli Halaa, Deendels Somboadile, Isnaidin Mamonto, dan Lilik Mahmudah. Mereka diadukan oleh Muhammad

Pengadu Tidak Hadir, DKPP Akan Agendakan Sidang Kedua

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Panwaslu Kab. Kutai Timur yakni Muhammad Idris, Rabu (25/9). Ia diadukan oleh Heru Mulyono selaku kuasa Jabal Nur. Pasalnya, Teradu dinilai bersikap tidak etis dengan menyebarkan berita tidak benar kepada media terkait perselisihan yang terjadi di TPS 042 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. “Sidang pemeriksaan perkara

DKPP Menjaga Marwah Lembaga Penyelenggara Pemilu

Surabaya, DKPP- Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang masuk ke DKPP cukup banyak. Terlebih setiap tahapan pelaksanaan Pemilu baik Pemilu nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Jumlah 3.068 pengaduan yang masuk ke DKPP dari sejak tahun 2012-2018. Teradunya ada KPU serta jajarannya ada pula Bawaslu dan jajaranya,” katanya Alfitra Salam saat menyampaikan sambutan

Alfitra Salamm: Pemilu Sekarang Lebih Demokratis

Surabaya, DKPP – Salah satu syarat negara demokratis adalah melaksanakan Pemilu. Hasilnya tidak bisa langsung diketahui secara pasti meskipun melalui survey. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengatakan, pelaksanaan Pemilu zaman sekarang jauh lebih demokratis dibandingkan dengan zaman Orde Baru. “Pemilu sekarang tidak bisa diprediksi secara pasti. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Zaman Orde