DKPP Sosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai Persiapan Pilkada Serentak di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan provinsi terbesar di Indonesia dan juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang mengikuti Pilkada serentak 2015. Sesuai data KPU Jatim, di provinsi ini akan dilaksanakan 19 pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di Jatim meliputi Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota

DKPP Akan Menyidang Panwaslu Kota Gunung Sitoli

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Panwaslu Kota Gunung Sitoli pada Senin (5/10) pukul 09.00 WIB. Sidang akan bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara,        Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan. Bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan Anggota Majelis dari Tim

DKPP Tidak Terlibat Dalam Teknis Kepemiluan

Jakarta, DKPP â€“ Jumlah Pengaduan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Mulai Banyak. Pengaduan-Pengaduan Tersebut Terkait Dengan Tahapan Pilkada. “Pengaduan Membeludak. Sudah 100 Lebih Terkait Dengan Pilkada,” Kata Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie Saat Memimpin Sidang Kode Etik KPU Kota Surabaya Dan Panwas Kota Surabaya Di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 15, Rabu (30/9) Pukul 15.00 WIB.

Ketua Majelis Tanyakan Relevansi Pengadu *** Dalam Sidang Kode Etik KPU Kota Surabaya dan Panwas Kota Surabaya

Jakarta, DKPP â€“ Ketua majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menanyakan relevansi pengaduan Muhammad  Roni, Pengadu II dalam perkara sidang kode etik KPU Kota Surabaya dan Panwas Kota Surabaya.  “Apa relevansi Saudara dalam perkara ini?” kata Jimly dalam sidang kode etik KPU Kota Surabaya dan Panwaslu Kota Surabaya. Bertindak selaku ketua majelis Jimly

Ketua Majelis Perintahkan Bawaslu Jatim, Pengadu dan Panwas Surabaya Duduk Bersama

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memerintahkan kepada Bawaslu Jawa Timur, Pengadu II dan Panwas Kota Surabaya duduk bersama dalam menyelesaikan masalahnya. Hasilnya kemudian diserahkan kepada DKPP.    Hal ini terkait dengan tuduhan pengaduan Pengadu II, Muhammad Roni, yang menuduh Teradu, Wahyu Haryadi menjanjikan uang sejumlah Rp 200 juta per

Dinilai Kerja Melebihi Tupoksi, Ketua dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi NTT Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nelce R.P. dan Tim Assistensi,  Mikhael Feka. Pengadu adalah Honing Sanny Anggota DPR RI dari PDIP, dia   didampingi kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, Hendrikus Hali Atagoran, dan Fransiskus Xaverius B.N. Pengadu menilai Teradu

Ketua DKPP Menjadi Narasumber Diskusi KMI soal Pasal Penghinaan Presiden

Jakarta, DKPP- Kaukus Muda Indonesia (KMI), Rabu (23/9), menggelar diskusi di Hall Dewan Pers, Jakarta. Diskusi mengambil tema Mengkritik Tidak Harus Menghina: Membedah Pasal Penghinaan Presiden dalam Konteks Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia sebagai Bangsa Bermartabat. Hadir sebagai narasumber Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. Selain itu, hadir juga Anggota DPR RI Komisi III Abdul Kadir Karding,

Sinergi Stake Holder Untuk Pemilu Berintegritas

Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, Selasa (22/9), menjadi narasumber diskusi panel dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelkam TA 2015 dengan tema “Melalui Penguatan Deteksi Aksi Intelijen Kita Sukseskan Pilkada 2015”. Adapun tujuan dari acara rakernis ini adalah untuk menciptakan sinergi antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan pemilu yang