*** Terkait Putusan MK Jakarta, DKPP – Pengurus Ikatan Notaris datangi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Dr Jimly Asshiddiqe di kantornya, Jalan Thamrin No 14, Jakarta Pusat, tadi siang. Kedatangan mereka bermaksud meminta masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Adrian Djuaini SH, pihaknya sangat menyesalkan terkait pencabutan Pasal
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sebanyak 22 pengaduan dari 40 pengaduan dinyatakan dismiss (ditolak). Keputusan tersebut hasil gelar perkara Tim Verifikator DKPP di ruang rapat Kantor DKPP, Jalan MH. Thamrin, tadi sore. Tim Verifikator juga memutuskan, sebanyak 8 pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan satu perkara dijawab dengan surat biasa. Ada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan akan menyidangkan lima aduan dari 40 jumlah pengaduan yang diterima DKPP. Keputusan tersebut hasil Tim Verifikator gelar perkara di ruang rapat DKPP, Jalan Thamrin No. 14 Jakarta, Jumat (14/06). Keempat aduan itu, pertama, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan anggota KPU Kabupaten Murung Raya Kalimantan
*** Terkait Rekapitulasi di Kantor Bupati JAKARTA, DKPP – Anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati menjelaskan bahwa rekapitulasi suara di kantor Bupati karena keterbatasan anggaran. Pihaknya tidak memiliki kantor KPU. Ada pun kantor KPU sekarang, kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kedua KPU Provinsi Bali. Sebagai Teradu 1, ketua dan anggota
JAKARTA, DKPP – Ketua Panwaslu Provinsi Bali Drs I Made Wena MSi mengaku iri dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Padahal, Panwaslu Bali dengan DKPP, lebih dulu Panwaslu Provinsi Bali terbentuk. "Kami iri karena masalah ini kami jadi duduk di sini. Padahal sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dulu di Panwaslu," ujar dia. Ketua Panwaslu Provinsi Bali I
Jakarta, DKPP – Pihak Teradu dan Pengadu sepakat untuk tidak menggelar sidang lagi. Mereka menyutujui agenda sidang berikutnya pembacaan Putusan. Keputusan tersebut keluar setelah ketua majelis sidang Jimly Asshiddiqie menawarkan kepada pihak Teradu dan Pengadu terkait agenda sidang berikutnya. “Saya rasa sudah cukup. Jadi saya tawarkan tidak ada sidang berikutnya. Langsung saja ke pembacaan Putusan.
Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang Panwaslu Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, Panwaslu Kabupaten Flores dan Bawaslu Provinsi NTT. Sidang digelar pukul 10.00. Ketua majelis sidang Saut H Sirait dan anggota Valina Singka S serta Nelson Simanjuntak. Ini merupakan sidang pertama dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak Teradu dan Pengadu. Pihak
JAKARTA , DKPP – Ketua majelis sidang Saut H Sirait meminta kepada Teradu, Panwaslu Kabupaten Lembata, agar berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. "Sekarang ini sudah canggih. Permasalahan ini bisa selesai dengan koordinasi. Koordinasi bisa lewat facebook, twitter atau pun imel mengenai permasalahan ini," jelas dia. Pernyataan tersebut terkait permasalahan dualisme kepengurusan di DPC
Jakarta, DKPP – Gubernur Jawa Timur H Soekarwo silaturahmi ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tadi siang sekitar pukul 14.00. Memakai baju batik bermotif perpaduan warna biru, hitam dan coklat serta celana panjang berwarna gelap ia diterima langsung oleh Jimly di ruang kerjanya. “Wah ada orang besar nih. Dari partai
Jakarta, DKPP – Pukul 16.30, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Bali. Bertempat di ruang sidang DKPP Jalan Thamrin, no 14 lantai 5 agenda persidangan adalah pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan baik oleh pihak Pengadu maupun Teradu. Sebagai Teradu 1 ketua dan anggota KPU Kabupaten Badung, Teradu