Yogyakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan dirinya dan enam anggota DKPP lainnya tidak akan bisa bekerja tanpa Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Hal itu disampaikan Heddy Lugito dalam acara ramah tamah Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tahun 2022 yang digelar di Yogyakarta, Senin (31/10/2022) malam.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menghadiri peresmian Sekretariat Badan Pemantau (Dantau) Pemilu DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Kamis (20/10/2022). Peresmian ini dilakukan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pukul 15.00 WIB. Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa Raka Sandi ini menyampaikan bahwa pemilu adalah sarana
Jakarta, DKPP – Proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat provinsi, kabupaten maupun kota bukan perkara mudah. Terlebih penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang terdekat akan dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Pembekalan Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengikuti Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Selasa (18/10/2022). Rapat yang dipimpin oleh Menkominfo, Johnny G. Plate ini diadakan untuk membahas diseminasi informasi konten dan penindakannya selama tahapan Pemilu 2024. Rapat ini juga membahas penerapan dan implementasi Peraturan Menkominfo Nomor 5
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan kehadiran DKPP yaitu untuk menjaga kemadirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan dalam diskusi daring ‘Evaluasi dan Rekomendasi Penanganan dan Tindak Lanjut Putusan Perkara Pelanggaran Etik Oleh DKPP’ yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam uji publik yang dilaksanakan secara daring, pada Senin (17/10/22). Rancangan PKPU tersebut membahas tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “DKPP mendukung rancangan PKPU tentang Pencalonan Perseorangan
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako menadatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS terkait Etika Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas di Universitas Tadulako, pada Sabtu (15/10/2022). Penandatanganan PKS dilakukan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo dan Dekan Fakultas Universitas Tadulako, Sulbandana. Dengan PKS ini diharapakan minat serta partisipasi mahasiswa
Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan DKPP tidak bisa mengubah hasil pemilihan umum atau pemilu. Pasalnya, subyek dari persidangan DKPP ada personal atau individu penyelenggara. Penegasan itu disampaikan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam panel diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Adovokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD Partai
Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia, Jumat (14/10/2022). Perjanjian ini ditanda tangani oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli dan Wakil Rektor UNS bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si, di Gedung Rektorat
Donggala, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi beban yang ada di pundak ketua dan anggota. Melainkan juga beban pihak sekretariat sebagai supporting system. Ketua dan Anggota Bawaslu maupun KPU beserta jajaran sekretariat merupakan satu kesatuaan penyelenggaraan pemilu seusai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun