Sidang Video Conference Panwaslu Kab Lembata

Jakarta, DKPP- Hari ini  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran  kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kab Lembata, Flores Timur da Ketua Bawaslu Prov Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Video Conference (vidcon) Mabes Polri Jl Trunojoyo No 3 Jakarta dan di Mapolda NTT

Pengadu : Ketua Panwaslu Lembata Pasif !

Jakarta, DKPP – Aloysi Urbanus Uri Murin memperkarakan  ketua Panwaslu Lembata dan Flores Timur  serta ketua Bawaslu Prov NTT ke DKPP. Menurut Aloysi, pihak Teradu I, Refael Boli Lewa Ketua Panwaslu Kab Lembata telah bertindak tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi parpol. Sedangkan Teradu II dan III atas nama Rofinus Kopong Teron Ketua Panwaslu Kab Flores

Panel Majelis Pertanyakan Peran Panwaslu Flores Timur

Jakarta, DKPP– Nelson Simanjuntak anggota Panel Majelis mempertanyakan peran Panwaslu Flores Timur dalam menangani kisruh proses verifikasi Parpol di Kab Lembata. Pertanyaan tersebut diungkapkan saat sidang video conference DKPP di Mabes Polri, Rabu (3/7). “Tolong Saudara jelaskan, mengapa Panwaslu Kab Flores Timur ini dilibatkan, apa perannya ?” tanya Nelson kepada Teradu. Mendengar pertanyaan Panel tersebut,

Wajib Ungkap Hubungan Keluarga

Tanjungpinang, DKPP – Setiap penyelenggara Pemilu wajib untuk mendeklarasikan secara terbuka apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta Pemilu atau tim kampanye. Sesuai ketentuan norma di dalam kode etik penyelenggara Pemilu, apabila seorang anggota penyelenggara Pemilu tidak melakukan kewajiban tersebut, DKPP dapat memrosesnya berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan bila terbukti kepada yang

Pokja Siapkan Bimtek di Makassar

Jakarta, DKPP- Rapat kelompok kerja (Pokja) di Hotel Golden Boutique Melawai, Jakarta, pada Jumat (28/6) membahas tentang persiapan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik ke Bawaslu provinsi. Rapat dihadiri oleh 2 orang anggota DKPP Saut H Sirait dan Ida Budhiati, serta 7 anggota Pokja, yakni Rahmat Bagja, August Melas,

20 Perkara Masuk, Hanya 2 yang Siap Disidangkan

Jakarta, DKPP- Pada Kamis malam (27/6), bertempat di Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan gelar perkara. Ada 20 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang gelar. Anggota DKPP yang hadir dalam gelar perkara tersebut adalah Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, serta Sekretaris Sidang DKPP Osbin Samosir. Dari 20 perkara yang diterima, setelah

DKPP Berdiri Untuk Menjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu

  *** Mudah Dibicarakan, Tapi Sulit DIpraktikan Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kehadiran DKPP guna menjaga kehormatan Pemilu, termasuk mengikis perbuatan yang tidak terhormat. ”Yang mengganggu kehormatan, kita bisa sisihkan, bisa dikoreksi, bisa ditegur yang sifatnya mendidik. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Bukan untuk memecat-mecat,” jelas dia

Adhie Massardi: DKPP Lembaga Paling Penting di Republik Ini

Jakarta, DKPP-  Pengamat politik sekaligus Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi berpendapat bahwa kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi bagian penting di republik ini. Pasalnya, proses demokrasi di negara ini mekanismenya melalui Pemilu. “Kita semua tahu, hampir semua penyelenggara Pemilu (KPU) di negeri ini tidak benar. Dan selama ini belum

Jerry Sumampouw: Pengadilan Etik Tidak Permanen

Jakarta, DKPP-  Gagasan Pengadilan Etik yang diperkenalkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mendapat berbagai tanggapan dari para pemerhati politik. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai gagasan Prof Jimly tersebut adalah wacana yang menarik dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan perbaikan moralitas di Indonesia. “Problem

Refly Harun : DKPP Harus Dipertahankan!

Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  telah berusia satu tahun pada 12 Juni 2013 lalu, namun perayaannya diselenggarakan pada Kamis (27/6) tepat pada satu tahun pertama kalinya DKPP menggelar sidang. Refly Harun  salah seorang tamu undangan,  mengungkapkan seharusnya DKPP tidak diperlukan apabila penyelenggara Pemilu di Indonesia telah bekerja secara profesional. “DKPP tidak perlu ada