DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu di Kota Medan

Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada perkara 165-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang ini digelar di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Selasa (23/7), dengan agenda mendengarkan pokok-pokok aduan dari Pengadu dan jawaban para Teradu. Delapan penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU

KPU dan Bawaslu Kabupaten Nias Diperiksa DKPP

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 173-PKE-DKPP/VII/2019, pada Senin (22/7) di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pukul  14.00 WIB. Pengadu perkara ini, Yunius Relawan Zebua Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kab. Nias, Caleg Partai PDI Perjuangan Kab. Nias. Teradu pada perkara ini

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bungo

Jambi, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 150-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Senin (22/7) pukul 14.00 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Abdul Hamid dan Dedi Arianto selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bungo serta Didik Darmadi, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bungo. Mereka diadukan

DKPP Periksa Anggota KPU Kabupaten Bangkalan

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Bangkalan, Faisal Rahman dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kota Surabaya, Senin (22/7/2019). Faisal merupakan Teradu dalam perkara Nomor 172-PKE-DKPP/VII/2019 yang diadukan oleh Moh. Hosen, seorang aktivis dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk perkara nomor 159-PKE-DKPP/VI/2019, Senin (22/7/19), di Kantor Bawaslu Prov. Sumatera Utara. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai, yakni Zulfan Efendi, Abdullah Arkam, dan Robby Effendi. Teradu lainnya adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binjai Timur,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bungo

Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 149-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, Senin (22/7) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Hendri Novriza. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bungo, yaitu Muhammad Bisri, Kristian Edi Candra, Musfal, Syahruddin, dan Ruslan. Sidang

DKPP Gelar Rakornis Dua Perkara di Kota Jambi

Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Hotel Luminor, Kota Jambi, Minggu (21/7/2019) malam. Rakornis ini diadakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 149-PKE-DKPP/VI/2019 dan 150-PKE-DKPP/VI/2019. Para Teradu dari dua perkara di atas adalah Ketua dan Anggota

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Kabupaten Talaud

Manado, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan kode etik dengan nomor perkara 168-PKE-DKPP/VI/2019 yang digelar di Kantor Bawaslu Sulawesi Utara, pada Sabtu (20/7/2019). Pengadu dalam perkara ini adalah Obed Saraung, selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Talaud. Sedangkan pihak Teradu dalam perkara ini adalah delapan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Talaud, yaitu lima orang dari

Teradu KPU Kep. Yapen Nilai Pengadu Tanpa Bukti Akurat

Jayapura, DKPP – Pada perkara Nomor 160-PKE-DKP P/VI/2019, Pengadu mendalilkan bahwa tanggal 03 Mei 2019 di Serui, PPD Distrik Yapen Selatan melaksanakana Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019. “Rapat Pleno tersebut diskors karena adanya masalah perubahan angka perolehan suara atau adanya protes atau keberatan dari saksi,” kata Hugo Alvian Imbiri dalam sidang dugaan