Aktivitas

Menerima Gaji Ganda Selama Tiga Tahun, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kab. Parigi Moutong

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyeleggara pemilu (KEPP) nomor 12-PKE-DKPP/II/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP pada Rabu (9/3/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian

Lalai Mengembalikan Gaji ASN, DKPP Berhentikan Sementara Anggota KIP Kab. Nagan Raya

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan dua sanksi sekaligus yakni Peringatan dan Pemberhentian Sementara kepada Muhajir Hasballah selaku Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Muhajir Hasballah menjadi Teradu dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor nomor 6-PKE-DKPP/I/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang

Jadi Barometer Indonesia, Prof. Muhammad Harap Jawa Barat Hadirkan Penyelenggara Berintegritas

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berharap Provinsi Jawa Barat memberikan stimulus bagi provinsi lainnya di Indonesia menghadirkan penyelenggara pemilu berintegritas. Jawa Barat merupakan barometer setiap bidang, tidak terkecuali pemilu dan pemilukada. Oleh karena itu, keberhasilan daerah ini menghadirkan penyelenggara pemilu berintegritas menjadi stimulus bagi provinsi lainnya. Hal tersebut disampaikan

DKPP Adakan Sosialisasi Nilai Berakhlak

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sosialiasasi nilai-nilai dasar Berakhlak bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DKPP, Rabu (3/2/2022). Kegiatan yang diadakan dengan hibrida karena sebagian pegawai mengikutinya secara virtual ini ditujukan sebagai momen internalisasi nilai Berakhlak di lingkungan DKPP. Untuk diketahui, Berakhlak yang merupakan akronim dari beriorentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,

Prof. Muhammad: Netralitas Penyelenggara Pemilu Dimulai Dari Pikiran

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengingatkan netralitas adalah mahkota dari penyelenggara pemilu. Tidak sedikit penyelenggara pemilu ‘tergelincir’ akibat tidak netral atau berpihak. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Story Telling ‘Menjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bersama DKPP RI Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024’ yang diselenggarakan Bawaslu Kota Palangkaraya secara daring. Menurut

Didik Supriyanto: Prinsip Utama Penyelenggara Pemilu Adalah Kemandirian

Surabaya, DKPP – Hakikat pemilu, menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto adalah konversi suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih). Oleh karena itu penyelenggara harus menjamin dan melindungi hak memilih dan hak dipilih. Hal ini disampaikan Didik saat menjadi narasumber  kegiatan Rapat Pimpinan dalam rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, “Menyongsong Kick

Ketua dan Anggota Bawaslu Boven Digoel Diperiksa DKPP Terkait Syarat Pencalonan Pilkada 2020

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 13-PKE-DKPP/II/2022, Rabu (23/2/2022). Perkara ini diadukan oleh dua Anggota KPU RI, yaitu Arief Budiman (Pengadu I) dan Hasyim Asy’ari (Pengadu II). Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Fransiskus Asek (Teradu I) serta empat

Memiliki Banyak NIK, DKPP Jatuhi Sanksi Peringatan Keras Kepada Anggota KPU Kab. Sumba Barat Daya

Jakarta, DKPP – Dua penyelenggara pemilu Kab. Sumba Barat Daya dijatuhi sanksi Peringatan Keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka adalah Abubakar Pua (Anggota KPU Kab. Sumba Barat Daya) dan Sekti Handayani (Anggota Bawaslu Kab. Sumba Barat Daya). Keduanya berstatus sebagai Teradu I dan IV dalam perkara dugaan pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Menjalin Relasi Tidak Wajar, DKPP Berhentikan Anggota KPU Kab. Kepulauan Tanimbar

Jakarta, DKPP – Terbukti menjalin relasi atau hubungan tidak wajar dengan istri Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Herman Joseph Kelbulan. Herman Joseph Kelbulan menjadi Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 09-PKE-DKPP/I/2022. Perkara ini diadukan oleh Fransisco Samuel Taborat sebagai

Prof. Teguh: Sidang Virtual Paradigma Baru Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Sidang Istimewa Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia pada Selasa (22/2/2022). Sidang Istimewa dilaksanakan secara virtual dengan agenda utama Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini mengapresiasi pencapaian positif dan prestasi MA sepanjang tahun 2021. Banyak