Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan penyelenggara pemilu harus fokus pada tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dilarang untuk rangkap jabatan. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan ad hoc. Hal tersebut disampaikaan Heddy Lugito
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (28/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Rafles Wunungga yang memberikan kuasa kepada Hugo Alvian Imbiri. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara. Tiga orang yang diadukan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan dua masukan terkait Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Lanjutan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat (25/11/2022). “Ada dua masukan dari
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima 33 aduan dugaan pelanggaran kode etik terkait rekrutmen atau seleksi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc dalam kurun waktu satu bulan. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan aduan dialamatkan ke penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, baik itu Bawaslu maupun KPU. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, mengajak jajaran Panita Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Pesisir Barat memedomani Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat
Jakarta, DKPP – Penegak hukum menjadi syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas di tanah air. Pemilu berkualitas dapat diartikan sebagai pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengenalkan dan menjelaskan tentang 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) kepada Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Cilacap, Senin (21/11/2022). Hal ini ia lakukan saat menjadi narasumber dalam webinar bertema “Potensi Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu Pararel 2024” yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten
Denpasar, DKPP – Dunia kampus, selain juga menjadi tempat pendidikan, juga menjadi area untuk pembelajaran dan latihan kehidupan demokrasi bagi seluruh civitas academica. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Udayana di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Kota Denpasar, Sabtu (19/11/2022). Ia berpendapat, selain
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 33-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (18/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tiga dari empat orang tersebut
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan penyelenggara pemilu untuk selalu menjaga etika dan moralitas dalam berbangsa dan bernegara. Penyelenggara pemilu harus memiliki kepekaan dalam hal etika. Hal tersebut disampaikannya dalam Pelatihan Sosiokultural dan Pembangunan Karakter Pengawas yang diselenggarakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu di Bogor, Jawa Barat,