Jakarta, DKPP – Ketua Majelis DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memperbaiki pokok-pokok aduannya. Sehingga diharapkan pada Senin 11/8 pekan depan tidak ada lagi perubahan. Kita harus memaklumi bahwa pengaduan ini disampaikan secara emosional. Sehingga belum terlalu teknis, katanya saat memimpin sidang kode etik KPU RI dan Bawaslu RI pada Jumat (8/8)
Jakarta, DKPP- Wawan Pribadi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, mengadukan Ketua Panwaslu Sukoharjo Subakti kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Wawan menduga, Ketua Panwaslu tersebut telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres tanpa dasar yang tepat. “Rekomendasi PSU hanya didasarkan
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto pada Jumat (8/8/2014) harus menghadap Majelis DKPP untuk menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka diadukan oleh Mas Soeroso yang merupakan pimpinan cabang Relawan Partai Gerindra Banyuwangi. Dalam pengaduannya, Soeroso menyebut
Jakarta, DKPP- Pasca cuti bersama Idul Fitri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara yang berkaitan dengan Pileg, Kamis 7/8 pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan yang berlangsung di ruang sidang DKPP ini, dipimpin langsung oleh Prof Jimly Asshiddiqie dan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah Banten, yakni Pramono Ubaid dari unsur Bawaslu
Jakarta, DKPP- Ahmad Fachrudin anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama sembilan Ketua PPS se- Jakarta Barat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar DKPP hari ini, Kamis (7/8). Kesepuluh Teradu tersebut dilaporkan oleh H. Masban, sala seorang Caleg DPRD Jakarta Barat dari Partai Golkar melalui kuasa hukumnya Syamsir SH.,MH. Sidang dipimpin oleh
Jakarta, DKPP – Horas AM Naiborhu mengadukan anggota Bawaslu Nelson Simanjutak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun dalil pokok pengaduan Pengadu tidak jelas. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil terkait laporan, DKPP memutuskan dismiss. Berdasarkan laporan diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Horan AM Haiborhu mengadukan Burhanudin Muhtadi, PT Indikator Politik Indonesia ke Bawaslu. Burhan dinilai
Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik. Pasalnya, Ketua Bawaslu dinilai kurang transparan dan kurang teliti. Pengaduan Sigop M Tambunan dari Tim Advokasi Independen dan Keterbukaan Publik berawal dari pengisian formulir model BB-4 PPWP daftar riwayat hidup
Jakarta, DKPP – Memberikan pelayanan disertai dengan sikap netralitas kepada peserta pemilu dan kepada pemilih (voters) adalah sudah semestinya. Pasalnya, bila membeda-bedakan bisa menjadi bahan pokok pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang menimpa tiga komisioner KPU Jawa Timur. Mereka diadukan oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Bambang
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengemukakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia tidak bisa lepas dari beban nonelektoral. Beban tersebut tumpang tindih terhadap proses elektorasi Pemilu Legislatif 2014. “Contoh yang paling sederhana adalah orang atau calon pemilih sudah tidak merasa malu lagi meminta sesuatu kepada peserta pemilu,†katanya dalam acara Fokus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI. Rencananya sidang bertempat di Ruang KH M. Rosidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No.6 pada Jumat 8/8 pukul 14.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,