Sidang Ketiga, Anggota KPU Kota Bukittinggi Tetap Bantah Pernah Terlibat Parpol

Jakarta, DKPP- Anggota KPU Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Tanti Endang Lestari, Senin (3/10), kembali menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Ini menjadi sidang ketiga kalinya atas perkara dirinya yang diduga pernah terlibat partai politik. Seperti tuduhan para Teradu dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Tanti dianggap pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi masa bakti

Gunawan : Anggota KORPRI Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Harus Lebih Dari Netral

Jakarta, DKPP – Pengurus KORPRI Bawaslu RI periode 2016-2021, Jum’at (30/9) dilantik Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KORPRI, Zudan Arif Fakrulloh. Dalam sambutannya, dia menginstruksikan agar KORPRI di lingkungan sekretariat Bawaslu RI dapat bersikap netral, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2017. “Saya instruksikan seluruh anggota KORPRI di Bawaslu untuk bersikap netral, karena ini penting dalam

Ketua DKPP: Integritas Peserta Juga Perlu Diperhatikan

Jakarta, DKPP- Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa kinerja penyelenggara Pemilu semakin baik. Namun, independensi dari penyelenggara Pemilu seringkali menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh kepentingan peserta yang ingin mengontrolnya. KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah diupayakan independensinya sejak tahun 1999, pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Sebelumnya, lembaga ini bernama Lembaga Pemilihan Pemilu (LPU). Penyelenggara Pemilu

Sekjen: Pelantikan Ini Sebagai Tour of Duty

Jakarta, DKPP- Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunawan Suswantoro melantik Raja Monang Silalahi menjadi Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Bagian Administrasi Umum Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat, Gedung Bawaslu RI Lantai 4, Jakarta, Jumat (16/9) pukul 10.00. Raja Monang Silalahi sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Humas pada Biro Hukum, Humas,

Ketua DKPP Usulkan Integrasi Sistem Peradilan Pemilu

Jakarta, DKPP – Dalam rangka perbaikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar di masa yang akan datang ada integrasi sistem peradilan Pemilu (integrated electoral justice system). Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan “Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Endang: Keberadaan DKPP Membuat Penyelenggara Makin Berhati-hati

Semarang, DKPP – Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, DKPP menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersama seluruh jajarannya. Anggota Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam sambutan pengarahan

Tenaga Ahli DKPP Uraikan Tujuh Problematika Tahap Pra Pemilu

Semarang, DKPP – Dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilu Tahun 2012-2017: “Penyusunan Laporan dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu”. Setelah pembukaan FGD pada semalam Rabu (7/9), pagi ini FGD dilanjutkan dengan memetakan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun

Target FGD adalah Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2012-2017

Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data yang diolah dari Bagian Persidangan DKPP per  tanggal 7 September 2016, sejak tahun 2012 hingga

NHS: FGD untuk Evaluasi, Gali Problematika dan Usulan Perbaikan

Semarang, DKPP –  Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam sambutan acara Focus Group Discussion “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu”. Acara digelar di Ruang Amartapura 2 Hotel

DKPP Gelar FGD dengan Penyelenggara Pemilu di JawaTengah

Semarang, DKPP – Berpijak dari sudut pandang penegakan kode etik dalam memotret penegakan hukum dan etika penyelenggaraan pemilu, DKPP berkesimpulan bahwa membangun konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu.  Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai