Pelanggaran Etik Tak Pandang Penyelenggara Pemilu Lama Atau Baru

Medan, DKPP – Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tak pandang bulu dan tak melihat apakah pelanggar itu merupakan sudah lama berstatus sebagai penyelenggara pemilu atau baru saja menyandang status penyelenggara pemilu. “Semua penyelenggara pemilu itu berpotensi melanggar kode etik,” kata Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm ketika memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah

TPD unsur KPU dan Bawaslu Harus Berperan Saring Perkara

Medan, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD), khususnya dari unsur KPU dan Bawaslu, dinilai memiliki peran untuk menyaring perkara-perkara yang masuk ke DKPP. Demikian diungkapkan oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad saat memberikan materi Prinsip-prinsip Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) TPD DKPP Regional I di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Jumat

Sekretaris DKPP: Peserta Lakukan Rapid Test Sebelum Bimtek

Medan, DKPP – Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan, jajaran Sekretariat DKPP tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional I DKPP, di Medan, 15-17 Oktober 2020. Hal ini disampaikan Bernad ketika memberikan laporan saat pembukaan Bimtek TPD Regional I DKPP di Medan, Kamis (15/10/2020) malam. Bernad mengatakan, pelaksanaan

DKPP Buka Bimtek TPD Regional I di Medan

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional I di Kota Medan, Kamis (15/10/2020) malam. Kegiatan ini diikuti oleh TPD dari 10 Provinsi yang tergabung dalam Regional I, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

Alfitra Salamm: Di Luar Penyelenggara Pemilu, Masyarakat Masih Salah Paham Dengan DKPP

Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengakui kiprah dan eksistensi selama delapan tahun, 2012– 2020, belum diketahui oleh masyarakat secara luas di luar penyelenggara pemilu. Tidak hanya itu, pemahaman masyarakat terhadap DKPP juga masih sangat rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pengaduan atau laporan sebagai gerbang utama

Diduga Meminta Uang Dari Bapaslon Perseorangan, DKPP Periksa Jajaran KPU Kab. Labuanbatu

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 102-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Kamis (15/10/2020). Dalam perkara ini, Suroso (Plt. Kasubbag Teknis & Humas KPU Kabupaten Labuhanbatu), Wahyudi (Ketua KPU Labuhanbatu), M. Rifai Harahap (Anggota KPU Labuhanbatu), Asrul

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu Sulteng Terkait Rekomendasi Calon Bupati Dalam Pilkada 2020

Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 109-PKE-DKPP/X/2020 pada Rabu (14/10/2020) pukul 14.00 WITA. Enam penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai dan seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulteng. Lima Anggota Bawaslu Kabupaten

Banyak Celah Aduan, Prof. Muhammad: Penyelenggara Pemilu Pahami Aturan dan Jaga Integritas

Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad kembali mengingatkan penyelenggara pemilu jika mengelola dan melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah bukan hal yang mudah. Dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Muhammad mengatakan ada banyak celah untuk penyelenggara pemilu diadukan, baik dari aspek administrasi, pidana, maupun etik. “Ada

Abd. Chair Diberi Sanksi Peringatan Keras dan Diberhentikan Dari Jabatan Sebagai Ketua KPU Kab. Parigi Moutong Oleh DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Abd. Chair dijatuhi sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua untuk perkara nomor 81-PKE-DKPP/VIII/2020. Sanksi ini dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara pada Rabu (14/10/2020). Perkara ini diadukan oleh Abdul Majid. Dalam sidang yang sebelumnya digelar pada

DKPP Jatuhkan Sanksi Kepada Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Karena Aktif Di Ormas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi  Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua dan Pemberhentian Sementara sebagai anggota kepada Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Muhammad Syahfii Siregar dalam perkara nomor 89-PKE-DKPP/IX/2020. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara pada Rabu (14/10/2020). Perkara ini diadukan oleh Syawal Efendi Siregar. Dalam