Jelang Pilpres, DKPP Berhentikan 12 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memutuskan untuk memberhentikan 12 penyelenggara Pemilu. Hal ini diputuskan dalam sidang putusan DKPP hari ini (Jumat, 4/7), di ruang sidang DKPP, Jakarta. Ke-12 penyelenggara Pemilu tersebut semuanya berasal dari jajaran KPU di beberapa daerah, mulai dari Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Belum Siap Menjawab Pokok Aduan, Teradu KPU Kab Padang Lawas Meminta Waktu Kepada Majelis

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu KPU Kab. Padang Lawas, Kamis (03/07). Nelson Simanjuntak anggota DKPP eks officio Bawaslu memimpin sidang dengan Nomor 188/DKPP-PKE-III-2014 didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Sumatera Utara usai Rakornas. Pemeriksaan yang digelar melalui video conference, dihadiri oleh Agus Salim Dalimunthe, anggota Panwaslu Kab Padang Lawas

Sidang Perkara KPU Musi Rawas, Teradu Mengaku “Galau” terhadap Rekomendasi Panwas

Jakarta, DKPP- Teradu, Ketua dan Anggota KPU Kab Musi Rawas mengaku sempat merasa galau saat menerima rekomendasi dari Panwaslu Kab Musi Rawas. Pernyataan tersebut disampaikan Teradu saat menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (3/7/14). “Kami tidak berani menjalankan rekomendasi Panwas, karena kami tidak menerima rekomendasi secara tertulis, kami tidak berani

Pengadu Perkara Padangsidimpuan Tak Hadiri Sidang

Jakarta, DKPP– Ketika banyak orang berharap aduannya dapat disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Parlagutan yang merupakan Pengadu perkara dari Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, justru tidak hadir dalam sidang kode etik yang digelar hari ini (Kamis, 3/7). Dari keterangan sekretariat DKPP, Pengadu yang juga Anggota Panwaslu Kota Padangsidimpuan, mengaku masih dalam perjalanan ke ruang

TPD Sharing Pengalaman Pemeriksaan di Daerahnya

***Sosialisasi dan SOP Media Massa Menjadi Prioritas Jakarta, DKPP- Rapat koordinasi yang melibatkan tim pemeriksa daerah memasuki hari kedua pada Rabu, (2/7/14). Pada hari kedua ini, acara diisi dengan pemaparan supporting system yang disampaikan oleh Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro dan TA DKPP Dr. Syopiansyah Jaya Putra. Dalam pemaparannya, masing-masing Sekjen

Supporting System Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuka Rakornas Tim Pemeriksa Daerah, Selasa (1/7) malam. Hari ini, Rabu (2/7) Rakornas hari ke II dilanjutkan dengan agenda “Supporting System” Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas DKPP. Pembahasan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Gunawan Suswantoro Sekjen Bawaslu/ DKPP, Arief Rahman Hakim Sekjen KPU dan

Ketua DKPP Membuka Rapat Koordinasi TPD

Jakarta, DKPP- Bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie membuka rapat koordinasi bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Selasa malam (1/7/14). Dalam sambutannya, Prof Jimly memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pemeriksa daerah yang telah membantu tugas DKPP dalam menangani perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “Jika ada Tim Pemeriksa Daerah

Mencocokkan Tanda Tangan Saksi

Medan, DKPP – Sidang kode etik KPU Labuhanbatu Utara mencocokan tanda tangan saksi dalam rekapitulasi tingkat PPS dan PPK, (27/6). Saksi yang hadir dari Partai Gerinda dan Partai PDI Perjuangan yang dihadirkan Pengadu. Saksi Partai Gerindra tidak mengakui tandatangannya yang ada pada C.1 upload hasil scaning sehingga data pada C.1 tersebut juga tidak diakui kebenarannya Selaku Teradu,

KPU TAPUT: Tak Taat Perintah, Petugas PPK Siborong-Borong Diberhentikan

Medan, DKPP â€“ Sidang kode etik KPU Tapanuli Utara (Taput) dan PPK Siborong-borong memasuki babak kedua, (27/6). Sidang berlangsung di kantor sekretarait Bawaslu Sumatera Utara, Jalan Sei Bahorok, Medan.   Dalam sidang ini terungkap bahwa petugas PPK Siborong-borong diberhentikan karena tidak taat melaksanakan tugas. Hal itu berawal dari surat rekomendasi Panwaslu Taput. Isinya agar KPU Taput

Pengadu Tak Hadir 2 Kali, Sidang KPU dan Panwaslu Nias Direkomendasikan Putusan

Medan, DKPP –  Sidang kode etik ketua dan ketua Panwaslu Nias, Sumatera Utara berlangsung buka tutup, Jumat (27/6). Pasalnya, Pengadu, Junius Ndraha, tidak hadir.   Ketidakhadiran Pengadu merupakan kali kedua. Pada waktu sidang pertama, (16/6) pun tidak hadir. “Kami merekomendasikan untuk langsung pembacaan Putusan saja,” kata koordinator Tim Pemeriksa Daerah Prof Monang Sitorus saat sidang. Selain