Harjono: DKPP Legacy Untuk Demokrasi Generasi Selanjutnya

Jakarta, DKPP – Menginjak usia yang ke-9, peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengawal, menjaga, dan menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu semakin besar. Ketua DKPP periode 2017-2019, Dr. Harjono mengungkapkan meski baru berusia sembilan tahun peran DKPP tidak bisa dianggap sebelah mata. Hal tersebut disampaikan Harjono dalam acara Syukuran HUT ke-9 DKPP RI

Bawaslu dan KPU Apresiasi Peran DKPP Untuk Demokrasi dan Pemilu

Jakarta, DKPP – Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama Sembilan tahun mengawal dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Tidak hanya integritas, DKPP juga telah berhasil mengawal dan menjaga kemandirian serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam acara Syukuran

Plt. Sekretaris: Syukuran HUT DKPP Untuk Silaturahmi dan Sinergitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Syukuran HUT ke-9 DKPP secara luring dan daring, Senin (14/6/2021) siang.  Acara ini berlangsung secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Syukuran HUT ke-9 DKPP mengambil tema Sembilan Tahun DKPP Berkontribusi Bagi Terwujudnya Demokrasi, Keadilan Bermartabat, dan Pemilu Berintegritas. Plt.  Sekretaris DKPP, Yudia

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu dari KPU RI, KPU Provinsi Papua, dan Bawaslu Mamberamo Raya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 130-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (11/6/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Stevanus Y. A. Sokoy, Charles Burry Dikibak, Jefry Wanares, dan Kadir Salwey. Mereka mengadukan enam penyelenggara pemilu

Prof. Muhammad: Pengaduan ke DKPP Jauh Lebih Banyak Daripada ke MK

Jakarta, DKPP – Jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah diprediksi akan mengalami lonjakan. Ketua DKPP, Prof. Muhammad mengatakan prediksi tersebut berkaca pada lonjakan aduan pasca digelarnya pilkada serentak di akhir tahun 2020 lalu. Hal itu disampaikan Muhammad dalam Rapat

Live Streaming Sidang DKPP, Alfitra: DKPP Siap Diawasi Masyarakat

Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu-satunya lembaga peradilan etik yang menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau live streaming. Sidang pemeriksaan maupun pembacaan putusan disiarkan di sejumlah platform media sosial (medsos) DKPP, antara lain Facebook dan Youtube. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm dalam Talk Show Pemahaman Kode Etik Penyelenggara

Alfitra Salamm: Sebagian PSU Pilkada Berpotensi Pelanggaran Etik

Jambi, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa pemilu yang sehat adalah pemilu yang terlaksana tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU). Menurutnya, PSU kerap menjadi modus operandi pasca pemilu bagi sebagian calon yang kalah. Hal ini dinyatakan Alfitra saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertemakan “Siapa pun yang Jadi Pemenang adalah Gubernur Kita”

DKPP Periksa Bawaslu Kab. Raja Ampat Terkait Dugaan Tidak Menjalankan Pengawasan Secara Optimal

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2021, pada Selasa (25/5/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang, Bendry Napitupulu, Muhammad Irfan, dan Lambert Dimara. Pengadu melaporkan

Keluarkan Pernyataan yang Dapat Dianggap Berpihak, DKPP Jatuhkan Peringatan Keras Kepada Anggota KPU Raja Ampat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat, Muslim Saifuddin. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang diadakan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Muslim Saifuddin berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 90-PKE-DKPP/II/2021 yang diadukan oleh Soleman Jack Dimara. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP mengungkapkan

Pilkada Usai, Pengadu Cabut Aduan Atas Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 114-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kamis (6/5/2021) pagi. Perkara ini diadukan Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiyai yang memberikan kuasa kepada Franki Uloli. Pengadu mengadukan Fahri Kaluku, Alti Mohamad, dan Moh.