Demi Suksesnya Pilpres, Prof Jimly Minta KPU dan Bawaslu Segera Menindak Anak Buahnya

Jakarta, DKPP– Karut-marutnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 tidak lepas dari banyaknya jajaran KPU dan Bawaslu yang bermasalah. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin mengevaluasi kinerja mereka. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta penyelesaian itu dilakukan secara bertingkat. Kalau yang bermasalah dari tingkat TPS sampai desa, penyelesaiannya

Majelis Daerah Gelar Dua Sidang

**** Ketua KPU Sarmi Laporkan Tiga Anggotanya Jakarta – DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu anggota Panwaslu Paniai dan KPU Sarmi dalam waktu yang berbeda, Rabu (7/5). Lokasi sidang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua. Sidang pertama akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT. Pengadu Markus Gobai

Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Akan Hadapi Sidang DKPP

Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Akan Hadapi Sidang DKPP Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (6/5) akan menggelar sidang perdana dengan Teradu Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. Teradu atas nama Nazarudin, Ali Sidik, dan Fatikhatul Khoiriyah diadukan oleh Rakhmat Husein dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih. Pengaduan

Pengaduan Terhadap Anggota Panwaslu Tanjung Pinang Masuk Unsur Etik

Jakarta, DKPP– Rapat verifikasi materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Jumat (2/5) memutuskan bahwa pengaduan kepada Anggota Panwaslu Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Baharuddin memenuhi unsur pelanggaran etika. Oleh karena itu, pengaduan dengan nomor perkara 94/I-P/L-DKPP/2014 tersebut akan segera disidangkan. Pengaduan ini disampaikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam

Pengaduan yang Diajukan Anggota DPRD Kota Palopo Masuk Sidang

Jakarta, DKPP– Rapat verifikasi materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar Jumat (2/5) berkesimpulan bahwa pengaduan yang diajukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Amiruddin Alwi siap naik sidang. Hal ini setelah rapat yang dipimpin oleh Anggota DKPP sekaligus penanggung jawab verifikasi materiil perkara Nur Hidayat Sardini menilai pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran

DKPP Bakal Mulai Banyak Sidang

Jakarta, DKPP â€“ Makin banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang bakal disidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Paling tidak itulah hasil verifikasi berkas pengaduan yang masuk antara 28 April-1Mei 2014 sebanyak 19 kasus pengaduan. Setelah diverifikasi, dinyatakan 14 kasus naik sidang, 4 kasus dinyatakan dismissal, dan 1 belum memenuhi syarat. Demikian hasil verifikasi berkas pada Jumat (2/5) di

Tiga Penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara Diperkarakan

Jakarta, DKPP– Pada Selasa (29/4) lalu, Erik Atrada Ritonga melaporkan Mulia Banurea (Ketua KPU Prov Sumatera Utara), Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab Tapanuli Tengah) dan Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab Tapanuli Tengah) ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni menurut Pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg atas nama Rufius H. Hutahuruk dari Partai

Tidak Diberi Waktu Saat Complain, Caleg Golar Lapor ke DKPP

DKPP, Jakarta – Salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar melaporkan ketua KIP Aceh Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, ketua KIP Aceh dinilai telah berlaku diskriminatif saat rapat pleno penghitungan suara. Dari kasus yang diterima DKPP, pengadu menyampaikan kronologisnya. Pada tanggal 21 April digelar pembacaan hasil rekapitulasi suara. Setelah pembacaan rekapitulasi suara, maka

Anggota Keluarga Nyaleg, Anggota dan Sekretaris KPU Sigi Diperkarakan

Jakarta, DKPP– Dua Anggota dan Sekretaris KPU Kab Sigi, Prov Sulawesi Tengah pada Selasa (29/4) diadukan ke DKPP oleh Rahmansyah Pandan dan Alamsyah yang merupakan koordinator dan anggota Biro Hukum Peradilan PC Gasak, Kab Sigi. Ketiga Teradu tersebut yakni Syarif Latadano, Moh Nuzul dan M. Anwar. Mereka diperkarakan karena dianggap telah mengabaikan Peraturan Bersama KPU,