Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyebut terdapat lima problem pelaksanaan Pemilu 2024 berdasar perkara-perkara yang diperiksa DKPP. Hal ini disampaikan perempuan yang akrab disapa Dewi ini dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring, Rabu (11/6/2025). Catatan pertama adalah penanganan
Jakarta, DKPP – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshidiqie menyebut pada dekade ketiga abad 21, hampir seluruh negara telah mengadopsi sistem etika dalam kegiatan pemerintahan mereka. Hal ini disampaikan Jimly ketika menjadi keynote speaker dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring,
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Risandi, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 79-PKE-DKPP/II/2025. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Aldy Mandaura. Pengadu mendalilkan Yudi Risandi telah bertindak tidak netral dan menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan sejumlah pihak untuk mengamankan suara salah
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, beserta dua anggotanya, yaitu Wahyudin M. Akili dan Under S. Lawani dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Gorontalo, Rabu (4/6/2025). Ketiga nama itu berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 141-PKE-DKPP/IV/2025. Perkara tersebut
Gorontalo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 75-PKE-DKPP/II/2025 yang digelar di KPU Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (3/6/2025). Ketua Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa meski DKPP memiliki kewenangan untuk
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 71-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Selasa (3/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Indra Setiawan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan (teradu I), dan empat anggotanya yakni: Muhammad Sarkani, Ahmad
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 90-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Selasa (27/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Taslim dan Asgar Ali K, yang memberikan kuasa kepada Ruslan, Abdul Aziz Billah D, Sumardi, Hairullah, Isman, dan
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 312-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kota Surabaya, Rabu (28/5/2025). Handoko diadukan oleh Anwar Sholeh yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad
Serang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 22-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (27/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Alfa Febri Ramadhan yang memberikan kuasa kepada Yudhistira Firmansyah dan Dede Sulaeman. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pandgelang, Febri Setiadi