Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (3/10/2023). Perkara ini diadukan oleh Irfan Efendi. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir atas dugaan menerima gaji dan tunjangan sebagai Aparatur
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (22/9/2023). Perkara ini diadukan oleh Mikewati Vera Tangka, Listyowati, Misthohizzaman, Wirdyaningsih, dan Hadar Nafis Gumay sebagai Pengadu I sampai V. Kelima Pengadu memberikan kuasa kepada 10
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki komitmen untuk tetap menggalakkan sosialisasi dan pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kepada seluruh penyelenggara Pemilu dan stakeholder di tengah tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan. Demikian disampaikan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah kepada puluhan wartawan yang ada di Kota Serang dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dirancang bukan untuk menghukum penyelenggara Pemilu. Kehadiran DKPP di Indonesia salah satunya untuk menjaga dan menjamin integritas penyelanggara serta lembaga Pemilu. Demikian disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras) yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (21/9/2023). “Jangan ditafsirkan keberadaan DKPP ini
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 107-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (20/9/2023). Ketua dan empat Anggota Bawaslu menjadi Teradu dalam perkara ini, yaitu Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty. Kelima Teradu
Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi Peraturan DKPP. Dua rancangan Peraturan DKPP tersebut terkait Tata Naskah Dinas dan Tenaga Ahli. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Konsultasi Komisi II dengan DKPP, Bawaslu, dan KPU RI di Ruang Raat Komisi II (K.III), Gedung Nusantara DPR RI,
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengunjungi kantor Bawaslu Kabupaten Badung dan Bawaslu Kota Denpasar, Senin (18/9/2023). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. “Saya sengaja memilih bertatap muka dan berdialog langsung agar dapat memotivasi jajaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota
Makassar, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Senin (18/9/2023). Perkara ini diadukan oleh Andi Burhanuddin, Muhammad Israq, Ahmad, Suhardi, Muchlis Jerry Ruslim, Budi Setiawan, Muhammad Nur Syahid Munsi, dan Hardi. Kedelapan Pengadu
Bandung, DKPP – Dalam rangka penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pendandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UPI Prof. M. Solehuddin. Sedangkan PKS ditandatangani Sekretaris DKPP David Yama dengan Wakil Rektor
Tabanan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu harus mengetahui dan menyadari batasan-batasan yang harus ditaati. Kepada sekitar 60 jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, pria yang akrab disapa Raka Sandi ini menyatakan profesi penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi berupa batasan-batasan tertentu yang mungkin tidak disadari