Balikpapan, DKPP- Pemilu demokratis mensyaratkan empat hal, pada era reformasi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP Ida Budhiati saat menjadi keynote speaker dalam sosialisasi dengan civitas akademika di Balikpapan, Kamis (22/11). Pertama, kepastian hukum pemilu. “Apa itu kepastian hukum pemilu, semua aturan main tentang pemilu itu harus jelas. Tapi hasilnya tidak dapat diprediksi. Berbeda dengan
Balikpapan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali gelar sosialisasi kepada civitas akademika, Kamis (22/11) di Balikpapan. Sebelumnya, DKPP telah menyelenggarakan kegiatan yang sama di empat kota lainnya, yaitu Palu, Manado, Surabaya, dan Jayapura. Dalam kegiatan sosialisasi ini DKPP mengundang Perguruan Tinggi yang ada di kota Balikpapan yakni Universitas Balikpapan dan Universitas Tri Dharma. “DKPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 291/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (22/11). Fajar Surya Pratomo selaku Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Riau yakni Rusidi Rusdan, Neil Antariksa, Gema Wahyu Adinata, Amiruddin Sijaya, dan Hasan. Agenda sidang pemeriksaan ini adalah mendengarkan pokok-pokok
Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Adrianto B. Lo’bong selaku Anggota Bawaslu Kab, Mamasa. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 19 perkara yang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Rabu (21/11). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Ida Budhiati bersama anggota Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan
Kendari, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Burhan, Hikarni Ali dan Rahmatia selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton, Rabu (21/11) di kantor Bawaslu Provinsi Sultra. Mereka diadukan oleh Isran Jahuli, Â advokat dari La Jana dan La Kamarudin. Sidang perkara nomor 293/DKPP-PKE-VII/2018 ini dipimpin oleh Anggota DKPP Prof Muhammad dengan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan dari 19 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (20/11/2018). Perkara-perkara yang akan dibacakan antara lain terkait dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Dairi, KPU dan Panwaslu Kabuapten Tapanuli Utara, Ketua dan Anggota
Ambon, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 268/DKPP-PKE-VII/2018, Senin (19/11) di Kantor KPU Provinsi Maluku. Sidang tersebut memeriksa Ibrahim Faqih, Wawan Kurniawan, M. Sofyan Rahayaan, Zainal A. Raharusun dan Rifai Rumaf selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Tual. Mereka diadukan oleh Jismi Reubun selaku Tim kampanye Pemenangan Pasangan Calon Walikota
Ambon, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Minggu (19/11) di Ambon. Rapat tersebut dilakukan dalam persiapan sidang perkara nomor 268/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu KPU Kota Tual dan Bawaslu Kota Tual Provinsi Maluku. Anggota DKPP Prof Muhammad yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa bahwa kehadiran DKPP
Kupang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Karolus Riang Tukan, Arifin Atanggae dan Dahlya Reda Ola selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kab Flores Timur, Jumat (16/11) di kantor Bawaslu Provinsi NTT. Mereka diadukan oleh Gafar Ismail karena para Teradu telah mengabaikan laporan sengketa perihal SK
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hofra A. Anakay, Lukas D. Saudale, Olens O. J. Ndoen, Christian Daepani, dan Jorhans H. Maak selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Rote Ndao, Jumat (16/11) di kantor Bawaslu Provinsi NTT. Selain mereka, perkara nomor 277/DKPP-PKE-VII/2018 ini juga memeriksa