DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Tanah Datar

Padang, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar menjalani sidang pemeriksaan di Ruang Sidang Bawaslu Prov. Sumatera Barat, Jumat (16/8), Pukul 14.00 WIB. Mereka adalah Fahrul Rozi, Henni Sari, Fitri Yenti, Erlonadi, Tomas Hendriko. Nomor perkara 197-PKE-DKPP/VII/2019 ini, selaku Ketua Majelis Prof. Muhammad dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Prov. Sumatera Barat: Muhammad

DKPP Periksa Bawaslu Solok Selatan dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan nomor perkara 143-PKE-DKPP/VI/2019 dan 182-PKE-DKPP/VII/2019  di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Jumat (16/8/2019) pagi dalam waktu bersamaan. Pengadu nomor perkara 143-PKE-DKPP/VI/2019: Yunizal, masyarakat. Selaku Teradu: Marzaini, ketua Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Muhammad Ansyar, ketua Bawaslu

DKPP Periksa KPU Kota Palembang Terkait Kekurangan Surat Suara

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (16/8/19). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, Eftiyanti, Abdul Malik, Syafaruddin Adam, Alex Berzili dan Yetty Oktorina. Para Teradu diadukan oleh

DKPP Gelar Rakornis di Kota Padang

Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis), di Kota Padang, pada Kamis (15/8/2019) pukul 21.00 WIB. Rakornis dipimpin oleh Prof. Muhammad selaku anggota DKPP. Pengantar rapat Tenaga Ahli DKPP Ahmad Thohir. Peserta yang hadir Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat baik dari unsur KPU, Bawaslu maupun masyarakarat,

Ketua Pastikan Perpindahan Induk Tidak Akan Pengaruhi Independensi DKPP

Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono memastikan bahwa perpindahan induk dari Bawaslu ke Kementerian Dalam Negeri tidak akan memengaruhi independensi lembaganya. “Satu hal yang perlu dipastikan sebagai ketua, bahwa perpindahan ini pertama adalah tidak akan mengganggu independensi kami. Oleh karena itu, perpindahan ini hanya persoalan yang berkaitan dengan bagaimana secara birokrasi DKPP

Mendagri: Prestasi DKPP Tidak Mengecewakan Publik

Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa  prestasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak mengecewakan publik. Termasuk pemerintah dan DPR, memberikan apreasi yang sangat positif terhadap lembaga DKPP. “Terobosan memberhentikan penyelenggara Pemilu (yang melanggar kode etik, red) di tingkat kabupaten, provinsi, memberikan harapan bagi publik adanya perubahan-perubahan yang sangat signifkan yang dilakukan

Ketua Bawaslu: Bawaslu Tetap Fasilitasi DKPP

Jakarta, DKPP – Pada masa transisi Bawaslu tetap memfasilitasi kegiatan DKPP sampai dengan serah terima hari ini. Dan apabila masih diperlukan dapat diteruskan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan

Pejabat Struktural DKPP Dilantik Hari Ini

Jakarta, DKPP – Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DKPP resmi dilantik hari ini, Kamis (15/8) pagi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di aula Gedung A lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pejabat yang dilantik terdiri dari Sekretaris DKPP, enam Kepala Bagian, dan 23 Kepala Sub Bagian yang terbagi ke dalam

DKPP Periksa Anggota KPU Kabupaten Karawang

Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Karawang, Asep Saefudin Muksin atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Asep menjadi Teradu dalam dua perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Pada perkara Nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019,

DKPP Periksa Sembilan Penyelenggara Pemilu KPU Kota Cirebon

Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sembilan penyelenggara Pemilu dari KPU Kota Cirebon di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Sembilan penyelenggara pemilu ini berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 219-PKE-DKPP/VIII/2019. Lima di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon, yaitu Didi Nursidi, Mardeko, Dedi Haerudi, Nur Dewi Kurniyawati,