Jakarta, DKPP – Masa tugas penyelenggara Pemilu ada yang segera berakhir. Meski sudah tidak lagi menjabat diharapkan mereka tetap menjaga silaturahmi. “Katup sengketa Pilkada 2017 di MK ini ditutup. Jadi pengaduan banyak ke DKPP. Jumlahnya tiga kali lipat dibandingkan di MK. Nah, menjelang senja, saya berharap tidak ada yang dipanggil karena sidang atau diberhentikan,†kata Jimly Asshiddiqie,
Jakarta, DKPP – Sebanyak enam belas penyelenggara Pemilu harus menjalani sidang sidang kode etik penyelenggara Pemilu, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (14/3) pukul 10.00 WIB. Mereka dinilai oleh Pengadu telah melanggar kode etik. Mereka adalah ketua dan anggota KPU RI, Juri Ardiantoro, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry Rizky Kurniansyah, Hasyim Asyhari. Teradu lain, Adam Arisoi, Sombuk Musa Yosep, Tarwinto, Beatrix Wanane, Izak Randi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengkaji ulang terhadap status pengaduan Boy Markus Dawir. Pasalnya, dia maupun kuasa hukumnya absen dalam sidang pertama kode etik Ketua dan dua anggota KPU RI. Majelis menilai Pengadu tidak serius. “Oleh karena yang bersangkutan tidak hadir, maka kita akan rapatkan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas kalau (perkara ini, red) dismiss
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] menggelar sidang kode etik Ketua dan enam Anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (14/3) pukul 10.00 WIB. Masalahnya, Pengadu menilai KPU RI tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Ahmad Irawan, kuasa hukum dari Pengadu Zulharman yang merupakan caleg pada Pileg 2014, ketua dan enam anggota
Jakarta, DKPP- Ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Provinsi Sulawesi Utara berkunjung ke DKPP, Senin (13/3). Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie menerima langsung rombongan didampingi anggota, Saut Hamonangan Sirait serta tenaga ahli DKPP Dr. Firdaus dan Ferry Fathurrahman, Ph.D. Dalam kesempatan tersebut, Ivone Bentelu, ketua BK DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Jakarta, DKPP – Belasan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bombana Bersatu (FMBB) Provinsi Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu/DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Senin (13/3) pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut agar KPU Kabupaten Bombana diperiksa karena diduga melanggar kode etik. Menurut Andi Ruspar, salah satu perwakilan dari massa melalui pers
Jakarta, DKPP – Laporan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu bukanlah sesuatu hal yang cela. Justru tindakan tersebut mencerminkan tingkat keadaban dari masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP saat diwawancara oleh stasiun televisi swasta Sabtu (11/3) pukul 06.30 WIB. DKPP merilis selama pelaksanaan tahapan Pemilukada 2017, telah menerima 163 pengaduan. “Pengaduan yang masuk ada yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang perkara kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (9/3). Teradu I – V adalah Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie yakni Ridwan, T. Samsul Bahri, Muhammadiah Adam, Heri Saputra, dan Muddin. Sedangkan Teradu VI – X adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Said Husein yakni Said
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) per hari ini, Jumat (10/3), telah menerima sebanyak 163 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Semua pengaduan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Hal itu disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di ruang sidang DKPP, Jakarta. Prof Jimly menyebut, salah
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Boalemo yakni Amir Dj Kolem, Herman Bater, Noldi Biya, Asra Djibu, dan Jan Tuna. Sidang yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jum’at (10/3) sedianya akan menghadirkan dua orang Pengadu. Pengadu pertama