Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 289-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (11/10/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yang menghubungkan Kantor KPU RI di Jakarta dengan Kantor KPU Provinsi NTB di Kota Mataram. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Lalu Wiraksa, yang memberi kuasanya kepada Yandri Sudarso sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 292-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (10/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Ronald Alexander Lumempouw. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Manado, Marwan Kawinda. Dalam pokok aduannya, Ronald menyebut
Jakarta, DKPP – Berolah raga merupakan kebutuhan hidup setiap orang. Apabila orang mengabaikan berolah raga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis. “Mens sana in corpore sano” yang mengandung arti dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, demikian ungkapan yang menandakan betapa pentingnya olah raga bagi hidup setiap orang. DKPP sebagai penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP – Demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas, ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses politik untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, S.IP, M.Si saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menyatakan, hingga kini belum ada aduan yang diterima DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD). Hal ini disampaikan Alfitra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pilkada Serentak 2020 yang diadakan oleh Kementerian
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memaparkan hubungan antara kode etik dengan independensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, kedua hal ini saling terkait satu sama lain dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Tahun 2004, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah kemudian mencanangkan pembangunan aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mensyaratkan adanya kedisiplinan. Disiplin mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPD, DPR dan MPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD , Jakarta, Selasa (1/10/2019). Ketua dan Anggota DKPP tampak hadir dalam acara ini, mulai dari Ketua DR. Harjono hingga empat Anggota, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati, Prof. Muhammad dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan sekretariat DKPP dan Bawaslu, pada Selasa (1/10/2019) pukul 08.00 WIB. Tema yang diangkat untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 ini adalah “Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju Dan Bahagia”. Dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 263-PKE-DKPP/VIII/2019, Senin (30/9/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, dari Kantor DKPP RI dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Samson Marwan dari LSM Yasrindo Provinsi Bengkulu yang memberi kuasa kepada Abdusy Syakir dan Rendra